Wacana Jalan Kemal Ataturk di Jakarta Tuai Kontroversi

Wacana tokoh sekuler Turki, Mustafa Kemal Ataturk, yang akan diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta menuai pro-kontra. Pemprov DKI Jakarta pun mengusulkan jalan tengah bagi polemik tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI sudah bersurat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki soal usulan nama Ataturk sebagai nama jalan. Riza berharap pemerintah Turki dapat berdiskusi sebelum memutuskan nama jalan yang diusulkan.

"Jadi DKI sudah menyampaikan surat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki," kata Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/10).

Riza mengungkapkan, dalam surat itu, Pemprov DKI juga meminta proses perubahan nama jalan harus mendengarkan pendapat masyarakat jika nama yang diusulkan memicu perdebatan. Dia mengatakan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Namun demikian kami sudah menyampaikan ada aturan ketentuan pergub-nya terkait dengan penamaan jalan, di antaranya diatur di situ supaya ada proses diskusi, dengar pendapat dengan masyarakat kalau dirasa nama jalan diusulkan tersebut menimbulkan kontroversi," jelasnya.

Usulkan nama Istanbul

Karena itu, Pemprov DKI pun memberi jalan tengah. Dia berharap nama jalan yang diusulkan Pemerintah Turki ke RI tak diambil dari nama tokoh, melainkan nama kota di Turki, seperti Istanbul atau Ankara.

"Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota. Mudah-mudahan nanti dari pihak dubes menyampaikan," terangnya.

"Harapan kami bukan nama orang, tapi nama kota, apakah Istanbul, apakah Ankara, dan lain-lain," sambung Riza.

Polemik nama Atarturk

Untuk diketahui, rencana penamaan Jalan Ataturk di Jakarta berawal dari permintaan Pemerintah RI agar nama jalan di dekat KBRI Ankara diganti dengan nama Jalan Sukarno. Permintaan itu dikabulkan pemerintah Turki.

Sebagai balasannya, pemerintah Turki juga meminta hal yang sama agar ada jalan namanya Kemal Ataturk. Lokasinya diminta tidak jauh-jauh dari Kedutaan Turki di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Namun, rencana itu menimbulkan polemik. Ada pihak yang menolak karena ketokohan Ataturk yang dinilai kontroversial, meski di sisi lain ada juga yang mendukung.

Pihak yang menolak salah satunya datang dari PKS DKI. PKS menilai Ataturk sebagai sosok kontroversial.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslim, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya, Minggu (17/10).

Anggota Komisi C DPRD itu menyoroti kontroversi Ataturk yang disebut merugikan muslim selama memimpin negara Turki. Salah satunya mengalihfungsikan Masjid Hagia Sophia dari masjid menjadi museum pada 1935.

"Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan," terangnya.

Tidak hanya PKS DKI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak wacana tersebut. MUI mengatakan, jika pemerintah merealisasikan wacana tersebut, hati umat Islam akan tersakiti.

"Kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibu Kota Jakarta, hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam, yang itu jelas tidak kita harapkan." kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10).

Anwar Abbas mengatakan Mustafa Kemal Ataturk adalah seorang tokoh yang sudah mengacak-acak ajaran Islam. Anwar Abbas menyebut banyak perbuatan Ataturk yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Assunnah.

Anwar Abbas kemudian menyampaikan Ataturk adalah tokoh sekuler yang tak percaya ajaran Islam dapat membawa Turki menjadi negara maju. Anwar Abbas menyebut Ataturk sesat.

"Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh, yang kalau dilihat dari fatwa MUI, adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, kalau pemerintah Indonesia akan tetap menghormatinya dengan mengabadikan namanya menjadi nama salah satu jalan di Ibu Kota Jakarta, hal demikian jelas akan sangat-sangat menyakiti hati umat Islam," kata Anwar Abbas.

Dibalik penolakan itu ada juga pihak yang mendukung penamaan Ataturk di Jakarta, yakni PWNU DKI. PWNU menyebut sikap penolakan itu berlebihan dan meminta pemberian nama jalan itu dikaji secara utuh.

"Saya melihat apa yang dilakukan oleh MUI dan PKS itu reaksioner dan emosional tidak mengkaji secara komprehensif. Berlebihan penolakannya. Apalagi itu yang memberikan nama jalan dari pihak Indonesia, disampaikan oleh pihak Turki sendiri. Jadi kita hormati lah," kata Ketua PWNU DKI, Syamsul Maarif, kepada wartawan, Senin (18/10).

Syamsul menyambut baik kerja sama Indonesia dan Turki yang ditunjukkan lewat pemberian nama jalan. Syamsul lantas berbicara mengenai sosok Sukarno dan Ataturk sebagai bapak bangsa.

"Pertama saya menyambut baik kerja sama Indonesia-Turki Ini persahabatan antarnegara yang harus selalu dibina, kan dalam banyak hal termasuk di antaranya saling memberikan nama jalan, seperti misalnya Sukarno itu ada di Ankara. Nah sebaliknya Turki akan memberikan nama untuk jalan di Indonesia. Saya kira Ataturk sendiri bapak Turki, sama dengan Sukarno bapak founding fathers kita," ujar Syamsul.

Penjelasan Dubes RI di Turki

Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Muhammad Iqbal, menegaskan perubahan jalan dengan nama tokoh sekuler Turki itu belum diputuskan.

"Bahkan belum diusulkan. Spekulasi publik bahwa yang akan diusulkan adalah nama Ataturk. Faktanya belum ada usulan apa-apa," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).

Iqbal menjelaskan sejak awal perubahan nama jalan ini merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan Turki sebagai simbol kedekatan kedua bangsa sejak abad ke-15. Nantinya, yang akan menentukan perubahan nama jalan di Jakarta adalah pemerintah Turki.

Iqbal menuturkan, sejauh ini proses pemberian nama jalan masih berlanjut. Yang jelas, dia meyakini nama yang diberikan pemerintah Turki dapat mewakili harapan rakyatnya. (Ed: gtp/ha)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Jalan Tengah Pemprov DKI soal Kontroversi Ataturk

Pro-Kontra Wacana Ataturk Jadi Nama di Jakarta