PM Thailand Bubarkan Parlemen Jelang Pemilu

Pemilihan umum di Thailand akan menempatkan kepala junta militer, Prayuth Chan-O-cha, melawan putri bekas PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn. Tanggal pencoblosan akan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum di kemudian hari, tapi sudah dikabarkan akan jatuh pada tanggal tujuh atau 14 Mei mendatang.

Pemilu kali ini adalah yang kedua sejak kudeta militer pada 2014 dan yang pertama sejak gelombang demonstrasi massal kelompok pro-demokrasi pada 2020 silam.

Oposisi terbesar, Grup Pheu Thai, yang digawangi Paetongtarn Shinawatra, mencatatkan hasil positif di sejumlah survei. Dalam jajak pendapat oleh National Institute of Development Administration (NIDA) pada akhir pekan lalu, Prayuth hanya mendapat 15,65 persen dukungan elektoral dan bertengger di peringkat ketiga, di bawah Paetongtarn yang menghimpun 38,2 persen suara.

Tempat kedua diisi kandidat oposisi lain, Pita Limjaroenrat, Ketua Umum Partai Pergerakan Maju (RTGS) dengan 15,75 persen dukungan responden.

Jatuhnya kekuasaan militer?

Sejak kudeta, Thailand menjadi medan pertikaian politik antara kelompok pro-militer dan dinasti Shinawatra. Prayuth, yang berusaha melegitimasi kekuasaan junta melalui pemilu kontroversial pada 2019 silam, mengaku tidak terkesan dengan hasil jajak pendapat.

"Survei adalah survei. Hasil pemilu tetap akan bergantung pada keinginan rakyat," kata dia. "Tugas pemerintah yang baru tetaplah menjaga keutuhan negeri," imbuhnya. "Saya akan melakukan yang terbaik."

Partai Phuea Thai dibentuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dilarang seusai kudeta Prayuth. Dalam sejarahnya, serikat pro-Shinawatra itu selalu berhasil memenangkan pemilu yang diikuti sejak 2001. Survei NIDA, yang menjaring 2.000 responden di Thailand, juga mencatat 50 persen dukungan bagi siapapun kandidat yang diusung Phuea Thai pada pemilu 2023.

Pada Jumat (17/3) silam, Paetongtarn mengaku dirinya yakin akan mampu membukukan kemenangan telak pada pemilu. Sasaran terbesarnya adalah memulihkan hak politik partai-partai oposisi yang dikucilkan dari jabatan publik, sesuai konstitusi 2017 hasil godokan junta militer.

Penerus dinasti

Paetongtarn adalah putri termuda bekas PM Thaksin Shinawatra, dan keponakan dari bekas PM Yingluck Shinawatra. Keduanya berhasil memenangkan pemilu namun dijatuhkan dalam kudeta militer pada 2006 dan 2014, dan sejak itu memilih hidup dalam pengasingan di luar negeri. Paetongtarn mengaku selalu berkonsultasi dengan sang ayah yang kini hidup di Dubai, Uni Emirat Arab.

Serupa di masa lalu, Paetongtarn menggunakan strategi yang sama dengan pendahulunya, dengan menitikberatkan program kampanye pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah minimum regional, subsidi air dan listrik, serta proyek infrastruktur berupa rel kereta cepat dan sarana banjir.

"Kami banyak berhasil di tahun pertama, tapi empat tahun kemudian kami digulingkan melalui kudeta. Jadi ada banyak hal yang ingin kami tuntaskan," kata Paetongtarn kepada Reuters.

Meski dukungan elektoral yang tinggi, reputasi Shinawatra bukan tanpa cela. Sejumlah kalangan oposisi menuduh keluarga biliuner itu memperkaya lingkaran terdekat melalui kronisme sistematis, serta membeli suara kaum miskin lewat proyek-proyek nirguna. Tudingan itu selama ini dibantah oleh Shinawatra.

Menurut konstitusi yang digodok militer, Pheu Thai belum tentu akan mampu menggolkan kandidatnya, karena perdana menteri tidak dipilih semata oleh parlemen, melainkan bersama senat yang keanggotaannya dipilih langsung oleh militer Thailand.

rzn/hp (rtr,ap)