Orangutan Tapanuli Terancam Punah

Majelis hakim PTUN Medan yang diketuai Jimmy Claus Pardede memutuskan menolak seluruh gugatan Walhi terkait perizinan pembangunan PLTA Batangtoru. "Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima dan menolak gugatan penggugat seluruhnya, serta menghukum penggugat membayar biaya perkara," ucap Jimmy seperti yang dikutip dari laman kompas.com.

Vice President Communications and Social Affairs PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Firman Taufick mengatakan pihaknya akan meneruskan pembangunan PLTA Batangtoru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW dan perubahan lokasi quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Persoalan Walhi akan melakukan banding menurutnya "ini antara Walhi dengan Gubernur Sumut, kami sebenarnya tidak terkait langsung. Mungkin pertanyaan ini lebih relevan kalau ditujukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apa yang akan mereka persiapkan jika nanti menghadapi proses banding tersebut".

Dalam gugatannya, Walhi berpendapat bahwa penerbitan izin bermasalah karena kurangnya diskusi dan partisipasi dari penduduk setempat, serta potensi masalah ekologis yang disebabkan oleh bendungan PLTA. Lokasi situs juga rentan terhadap gempa bumi. "Kami akan mengambil semua jalur hukum yang tersedia," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan. Walhi kecewa atas putusan majelis hakim yang hanya melihat dari sisi administratif namun tidak dari sisi lingkungan dan konservasi.

Proyek bernilai 22 triliun Rupiah tersebut akan mengancam habitat Orangutan Tapanuli di ekosistem hutan Batangtoru. Orangutan yang karakteristik unik (berambut kusut dan memanggil kawananya dengan suara yang panjang) serta spesisesnya baru saja terungkap oleh ilmuwan November tahun lalu kini terancam puncah. Dengan populasinya yang diprediksi hanya sekitar kurang dari 800 ekor, diperkirakan satwa tersebut akan berpindah habitat ke dataran yang lebih tinggi. Namun, dataran yang tinggi tak menyediakan makanan yang cukup untuk populasi hewan tersebut. yp/ap  (guardian, kompas)