Pimpinan Baru KPK: Rekam Jejak Disorot, Tanpa Elemen Sipil 

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Setyo Budiyanto resmi terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Pria kelahiran 1967 ini memiliki karier cemerlang di kepolisian dan dikenal sebagai jenderal bintang tiga Polri. Setyo bukan sosok baru di KPK, pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan selama lebih dari satu tahun sejak 2020 dan Koordinator Wilayah III dan Plt Dirdik KPK. 

Fitroh Rohcahyanto memulai kariernya di lingkungan kejaksaan dan dikenal sebagai jaksa senior di Kejaksaan Agung, menangani sejumlah kasus besar di Indonesia. Selain berpengalaman sebagai pengacara negara, Fitroh juga memiliki rekam jejak panjang di KPK. Ia pernah menjabat sebagai jaksa penuntut umum dan dipercaya menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2019. 

Ibnu Basuki Widodo adalah hakim senior dengan pengalaman luas di dunia hukum. Terakhir, ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus di Mahkamah Agung (MA). Dalam kariernya, ia pernah memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marth, pada Oktober 2014. 

Sebelum kembali terpilih untuk periode 2024–2029, Johanis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2024. Memulai kariernya di bidang pidana khusus Kejaksaan Agung RI sejak 1989, pencalonan Johanis sempat menjadi sorotan para pegiat antikorupsi. Usulannya untuk pendekatan restorative justice dalam korupsi serta dukungannya terhadap RUU KPK pada 2019 membuatnya kontroversial. 

Sebelumnya, Agus Joko Pramono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023. Ia mengawali kariernya sebagai dosen dan mulai bergabung dengan BPK pada periode 2013-2018. Selain itu, Agus juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi dan terpilih sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2024-2029 pada Maret lalu.

Sejumlah pihak mempertanyakan pemilihan pimpinan KPK yang dianggap kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Johanis Tanak, satu-satunya petahana, pernah menjalani sidang etik dan ingin menghapus OTT KPK. Ibnu Basuki Widodo dikenal memberi vonis ringan pada terdakwa korupsi. Peneliti ICW, Diky Anandya, mengkritik pemilihan ini sebagai tidak objektif dan berdasarkan selera subjektif DPR. 

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai komposisi pimpinan KPK kali ini adalah yang terburuk sejak 2002. "Desain KPK yang sudah hancur sejak revisi UU KPK tahun 2019, sekarang diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya sangat buruk, dan berasal dari institusi yang justru jadi sasaran tembak KPK, yang justru harusnya menjadi raison d'etre kenapa KPK didirikan," ujanya. 

Ketiadaan perwakilan masyarakat sipil dalam jajaran komisioner KPK menjadi pertanyaan besar. Bivitri Susanti menilai hal ini bertentangan dengan esensi KPK. Diky menambahkan, elemen masyarakat sipil penting untuk kontrol internal, mengingat masalah loyalitas ganda pegawai KPK. Kondisi ini memengaruhi lembaga tersebut dalam menangani kasus yang berkaitan dengan institusi penegak hukum. (fr/ha)