Perang Israel-Hamas: PBB Hentikan Bantuan Pangan Rafah

Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA)  Selasa (21/05) menyatakan, pihaknya menghentikan distribusi pangan di Rafah karena kurangnya pasokan dan situasi keamanan yang masih gawat.

UNRWA mengumumkan penghentian distribusi bantuan pangan itu melalui media sosial X/Twitter, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. 

Abeer Etefa, juru bicara Program Pangan Dunia (WFP) PBB memperingatkan pada Selasa (21/05) bahwa "operasi kemanusiaan di Gaza hampir runtuh." Etefa menambahkan WFP juga sudah menghentikan distribusi bantuan di Rafah karena kehabisan persediaan.

"Distribusi terbatas" dari paket bantuan makanan yang jumlahnya semakin tipis masih berlangsung di Gaza tengah, tetapi "stok paket makanan itu akan habis dalam beberapa hari," kata Etefa.

PBB mengatakan tidak ada pengiriman bantuan melalui dermaga terapung yang didirikan oleh Amerika Serikat (AS) yang tiba dalam dua hari terakhir, seperti dilaporkan kantor berita AP.

Krisis kelaparan menghantui

PBB menyatakan Selasa (21/05) merencanakan adanya rute baru untuk mendistribusikan bantuan dari pelabuhan, dikarenakan banyak truk mereka yang dicegat oleh kerumunan penduduk yang berebut mendapatkan bantuan.

"Jika makanan dan pasokan bantuan lainnya tidak lagi masuk ke Gaza dalam jumlah besar, kondisi mirip krisis kelaparan akan menyebar," kata Etefa. 

Pemerintah Israel menyatakan Selasa (21/05), 403 truk bantuan "telah diperiksa dan dikirimkan ke Jalur Gaza, kemarin (20/05)," seraya menambahkan ada 26 pabrik roti yang "saat ini beroperasi di Gaza, dan menyediakan hampir 5 juta roti, roti gulung, dan roti pita setiap hari.” 

Sebelumnya, Israel kembali melancarkan operasi militernya ke Rafah, salah satu kota yang menampung lebih dari satu juta pengungsi. Israel masih bertekad untuk membasmi milisi Hamas yang tersisa.

PBB tidak menyebutkan berapa banyak pengungsi yang masih berada di Rafah. Pengiriman bantuan internasional itu juga terputus sejak Israel menutup pintu penyeberangan perbatasan Rafah ke semenanjung Sinai di Mesir, yang selama ini menjadi pintu masuk utama. 

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Lebih 569 ton bantuan Gaza dikirim melalui dermaga darurat AS

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan, lebih dari 569 ton bantuan kemanusiaan sudah memasuki Gaza melalui dermaga terapung sementara yang dibangun AS.

"Dermaga ini merupakan solusi sementara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza guna memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Palestina," kata CENTCOM AS melalui media sosial X/Twitter.

Pihak CENTCOM AS juga menambahkan, pihaknya sejauh ini menerima bantuan yang datang dari AS, Inggris, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, dan mitra-mitra lainnya.

Pengiriman bantuan mulai berdatangan ke dermaga yang dibangun oleh AS pada Jumat (17/05) pekan lalu. PBB mengatakan sedikitnya 10 truk bantuan makanan sudah dikirim ke gudang WFP di Deir El Balah, Gaza, pada Jumat (17/05)

Namun, hanya lima truk bantuan dari total 16 truk yang sampai di gudang tersebut pada Sabtu (18/05), setelah 11 truk bantuan dicegat di tengah perjalanan dan dikosongkan oleh warga Palestina, kata seorang pejabat PBB yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

Para pejabat AS menyebutkan pada tahap awal 90 truk per hari dapat melintasi dermaga tersebut, tetapi jumlahnya dapat meningkat hingga 150 truk.

PBB mengatakan setidaknya perlu 500 truk per hari untuk memasok bantuan ke Gaza, yang menurut badan-badan bantuan internasional terancam kelaparan akut.

Jerman kritik perbandingan Israel-Hamas di tengah desakan surat perintah ICC

Juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengomentari pengajuan surat perintah penangkapan oleh jaksa penuntut umum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap para pemimpin Israel dan Hamas.

"Pemerintah Jerman menolak dengan tegas, segala bentuk mempersamakan dalam hal apapun," kata juru bicara Scholz kepada surat kabar Jerman Bild.

Surat yang diajukan berisi perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, dan Mohammed Deif.

Meski pemerintah Jerman mengkritik surat perintah penangkapan para pemimpin Israel itu, juru bicara kanselir justru menyatakan surat perintah penangkapan para pemimpin Hamas itu "wajar" setelah aksi kekejaman serangan teror 7 Oktober. 

"Pemerintah Jerman selalu menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari serangan mematikan yang dilakukan oleh Hamas sesuai dengan hukum internasional," ujar juru bicara tersebut terkait pengajuan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant. "Dengan latar belakang ini, tuduhan kepala jaksa penuntut adalah serius dan harus dibuktikan."

"Jerman menganggap fakta bahwa Israel adalah negara demokratis yang diatur oleh aturan hukum dengan peradilan yang kuat dan independen yang dapat diperhitungkan."

Prancis mendukung 'independensi' ICC

Prancis justru menyatakan dukungannya terhadap independensi ICC, setelah jaksa penuntut umum mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan gerakan militan Hamas.

"Prancis mendukung ICC, independensinya, dan perjuangan melawan impunitas dalam segala situasi," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Prancis dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataannya, Kemlu Prancis juga "mengutuk pembantaian antisemit yang dilakukan oleh Hamas" dalam aksi serangan ke Israel Oktober lalu. Pihaknya juga mengatakan sudah memperingatkan Israel "tentang perlunya kepatuhan yang ketat terhadap hukum kemanusiaan internasional" atas serangan balasannya ke Gaza.

Ungkapan dukungan Prancis ini muncul setelah adanya kecaman keras dari Israel, Hamas dan dari AS atas manuver yang dilakukan jaksa penuntut ICC, Karim Khan.

Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, Jerman dan negara-negara barat lainnya.

kp/as (AP, AFP, dpa, Reuters)