Pemerintahan Hamas Nyaris Bangkrut

Negara Arab maupun negara Islam diduga hanya memberikan janji bantuan yang sulit ditepati. Pemerintahan Hamas kini menghadapi masalah serius, demikian komentar harian Jerman Ösnabrucker Zeitung yang terbit di Ösnabruck.

"Israel kini sangat membatasi kebebasan bergerak maupun kekuasaan Hamas. Israel juga mengancam, jika Hamas tidak menghentikan aksi teror, mereka akan diisolasi secara politik. Bagi Hamas ini berita buruk. Akan tetapi bagi kawasan bersangkutan, inilah pilihan yang cukup baik, ketimbang membiarkan sebuah organisasi teror bebas berkeliaran. Janji bantuan keuangan dari negara-negara Arab, akan sulit ditepati. Buktinya, selama puluhan tahun keksengsaraan terus melanda kawasan pengungsi di Palestina, akibat tidak diwujudkannya janji bantuan dari saudara seagama."

Sementara harian Italia Corriere della Sera yang terbit di Milan menulis:

"Vatikan belum menyampaikan reaksinya atas pembentukan pemerintahan Hamas. Hal itu lebih banyak merupakan sikap menunggu secara berhati-hati. Tentu saja terdapat kekhawatiran akan masa lalu Hamas yang penuh aksi teror. Akan tetapi dalam waktu bersamaan, Vatikan juga menunggu pertanda dari evolusi yang diharapkan semua pihak."

Harian Italia lainnya La Repubblica yang terbit di Roma menilai Hamas berada diambang kebangkrutan.

"Pada sidang parlemen pertamanya, PM Ismail Haniya membunyikan tanda bahaya. Hamas secara politik diisolasi. Dan sekaligus berada di bawah tekanan negara Barat, yang mengancam akan menghentikan bantuan keuangannya. Ditambah dengan sikap Israel, menahan uang pajak dan bea yang menjadi hak Palestina, pemerintahan di bawah Haniya praktis berada di ambang kebangkrutan."

Harian liberal kiri Austria Der Standard yang terbit di Wina menulis, kebangkrutan itu datang lebih cepat dari perubahan ideologi.

"Para politisi Hamas dengan nada putus asa berusaha menembus isolasi politik. Akan tetapi hal itu dipastikan akan gagal, selama Hamas tetap tidak mengakui hak eksistensi Israel, dan menyatakan perlawanan bersenjata terhadap negara Yahudi itu sebagai sah dan legal. Sekarang semua pihak hanya berusaha, agar bencana kemanusiaan dapat dibatasi."

Sementara harian Perancis L’Alsace yang terbit di Mulhouse berkomentar, pemerintahan Hamas berusaha menunjukan sikap moderat.

"Menteri Luar Negeri Mahmud Zahar menulis surat kepada PBB, yang menyinggung ko-eksistensi dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina. Apakah ini semacam uji coba untuk menjajaki sikap mitra perundingan? Akan tetapi, terlepas dari niat politiknya, memang tidak ada lagi mitra perundingan di Palestina yang paling layak, selain Hamas. Mengabaikan Hamas berarti membuat kesalahan besar. Karena hal itu akan dinilai sebagai tantangan terhadap kelompok teroris."