Peluang Perempuan di Pemilihan Parlemen Mesir

Dalam pemilihan parlemen Mesir diperebutkan 508 kursi. 64 lebih banyak dari jumlah kursi dalam parlemen saat ini, dan secara khusus disediakan untuk caleg perempuan. Sistem kuota untuk perempuan pertama kali diterapkan pada tahun 1979 oleh pemerintah Mesir.

Pada tahun 80-an sistem tersebut dinyatakan tidak konstitusional. Namun konstitusi itu kini sudah diamandemen dan sistem kuota untuk perempuan kembali diberlakukan. Di Mesir, hingga kini baru ada delapan anggota parlemen perempuan. Tiga diantaranya melalui pemilu, namun 5 orang lainnya ditunjuk langsung oleh Presiden Mesir, Husni Mubarak.

Lembaga peneliti AS, Carnegie Endowment for International Peace menyambut upaya menjamin keterwakilan kaum perempuan dalam politik. Disebutkannya, sistem kuota menggambarkan kebebasan politik yang sangat maju, apabila kursi-kursi tersebut dimenangkan secara adil melalui pemilu yang bebas. Namun saat ini, banyak yang curiga bahwa sistim ini disalahgunakan oleh NDP agar bisa kembali menguasai parlemen.

Wafaa Mashhur adalah salah seorang yang curiga. Namun penasihat di sebuah pesantren Ikhwanul Muslimin ini, juga melihatnya sebagai peluang dan mencalonkan diri sebagai kandidat independen untuk propinsi Asyut. Pada masa menjelang pemilu, pemerintah Mesir menghantam keras kelompok Ikhwanul Muslimin. Lebih 1000 orang pendukungnya ditangkap. Kandidat yang diketahui anggota gerakan itu dihadapi berbagai hambatan saat berkampanye.

Anggota parlemen Ahmad Diyab yang kembali mencalonkan diri sebagai kandidat independen mengatakan, "Bukannya menyelenggarakan kampanye yang fair, Partai Nasional Demokrat memperketat persyaratan keamanan, guna menjegal Ikhwanul Muslimin. Padahal setiap kandidat memiliki hak untuk berkampanye, dan ini tertera dalam konstitusi. Sekitar 1.200 orang pendukung ditangkap. Banyak kandidat yang namanya dicoret dari daftar caleg, meskipun mereka telah mendaftar secara resmi. Ini bagai pemburuan besar-besaran terhadap Ikhwanul Muslimin“

Gamila Ismail, seorang kandidat independen yang menolak bergabung di daftar khusus perempuan, menilai bahwa perempuan Mesir akan bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, apabila kaum lelakinya juga bisa berpartisipasi sepenuhnya. Masalahnya menurut dia, dalam konteks Mesir yang dikuasai pemerintahan yang otoriter, proses pemilihan umum tidak transparan. Mungkin karena itu jugalah, Ketua parlemen Ahmad Fathi Sourur berharap sistim kuota ini hanya diperlukan untuk dua kali pemilihan dan setelah itu, perempuan bisa bersaing tanpa kuota.

Lebih 5000 kandidat mendaftarkan diri untuk pemilu hari Minggu yang meliputi 254 distrik. Partai Nasional Demokrat, NDP, yang saat ini mendominasi parlemen telah mencalonkan 800 kandidat. Sementara gerakan oposisi terbesar Ikhwanul Muslimin diwakili 130 kandidat yang mencalonkan diri secara independen. Gerakan Islam ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah Mesir, karenanya tidak berpeluang tampil sebagai partai. Namun pengaruhnya besar. Sehingga 2005, berhasil merebut 20% kursi parlemen dengan menggunakan strategi kandidat independen tersebut.

DW/afp/Edith Koesoemawiria
Editor: Christa Saloh