PBB Tutup Kantornya di Sri Lanka

PBB memutuskan untuk memindahkan operasinya di Kolombo ke Bangkok, menyusul penutupan kantor pusat badan dunia itu di ibukota Sri Lanka dan penarikan semua pegawainya.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendasari keputusan itu dengan demonstrasi anti PBB, yang berlangsung sejak Selasa, yang menutup akses bagi para staf ke kantor PBB. Ban Ki-moon mengatakan hari Kamis (08/07), adalah hal yang tidak bisa diterima bahwa pemerintah Sri Lanka tidak melindungi pekerjaan PBB.

Farhan Haq, juru bicara Sekjen PBB mengatakan, "Kami mempercayakan pada pemerintah Sri Lanka untuk tinggal di sini, dengan kewajiban Sri Lanka di bawah perjanjian sebagai tuan rumah untuk mengijinkan staff PBB melakukan pekerjaannya tanpa sedikitpun gangguan. Tetapi sejak Selasa (06/07), apa yang kami alami di Colombo adalah gangguan yang sangat besar."

Setelah mengamati perkembangan situasi, Ban Ki-moon menarik koordinator PBB di Sri Lanka, Neil Buhne, ke New York. Ban juga memutuskan untuk menutup kantor perwakilan PBB untuk bantuan pembangunan, UNDP, di Kolombo.

Penarikan itu dinilai terburu-buru oleh Menteri Luar Negeri Sri Lanka GL Peiris. Namun jurubicara PBB di Kolombo, Mohan Samaranayake mengatakan, pemindahan ke Bangkok sudah diputuskan sebelumnya dan tidak terkait langsung dengan aksi protes yang menghalangi staff PBB memasuki kantor mereka.

Tim PBB Prasangka Tak Adil?

Jumat ini (09/06), aksi protes memasuki hari ke-empat. Demonstrasi digalang Menteri Urusan perumahan Sri Lanka Wimal Weerawansa. Mereka memprotes tim yang dibentuk PBB untuk menyelidiki kejahatan perang dalam operasi militer Sri Lanka menumpas pemberontak Macan Tamil tahun lalu.

Ban menunjuk tim pakar, diketuai mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman, bulan lalu, untuk memberi masukan padanya mengenai pertanggungjawaban pemerintah Sri Lanka terhadap aksi militer melawan separatis.

Ribuan warga sipil dilaporkan tewas saat tentara pemerintah mengepung daerah kekuatan Macan Pembebasan Tamil Eelam di utara Sri Lanka, sebelum akhirnya mengalahkan mereka Mei 2009.

Namun Sri Lanka melihat tim PBB sebagai prasangka tidak adil dunia barat. Apalagi Sri Lanka memiliki tim sendiri untuk menyidik tujuh tahun terakhir dalam perang dengan Macan Tamil. Ban dianggap tak punya hak atau alasan untuk menunjuk tim guna menyelidiki sebuah negara anggota, tanpa ijin Dewan Keamanan atau Sidang Umum PBB.

Menteri Perumahan Wimal Weerawansa, pemimpin aksi protes yang sejak Kamis melancarkan aksi mogok makan, Jumat ini dilaporkan menyampaikan pernyataan mundur dari jabatannya, kepada Presiden Mahinda Rajapaksa.

Sementara itu, sekitar 300 demonstran berpawai ke Kedubes Rusia di Kolombo yang berjarak 1 kilometer dari kantor PBB. Mereka menyerahkan karangan bunga dan mengacungkan poster ucapan terimakasih. Rusia dan Cina mengkritik pembentukan tim penyidik PBB dan menyebutnya tidak perlu.

Renata Permadi/afp/dpa/rtr

Editor: Hendra Pasuhuk