PBB Sangkal Pembunuhan Masal Sudan Selatan

Petinggi PBB di Sudan Selatan hari Sabtu (07/01) mengatakan, tidak ada bukti terjadinya pembunuhan massal di negara yang baru berdiri itu. Hal ini terkait laporan pekan lalu, seputar pertempuran antara suku Lou Nuer dan Murle di kawasan pedalaman.

Pengungsi Butuh Bantuan

Hilde Johnson, utusan Khusus PBB untuk Sudan Selatan mengatakan, laporan mengenai tewasnya lebih 3000 orang pekan lalu itu terlalu dini. Namun menurut Johnson yang baru kembali dari wilayah yang bergolak itu, sekitar 60.000 orang membutuhkan bantuan medis, pangan dan tenda. Para pengungsi, katanya, bersembunyi di semak-semak setelah melarikan diri dari kekerasan antar suku yang terjadi.

Dalam rangkaian aksi balas dendam, lebih dari 6.000 ribu pemuda anggota milisi dari suku Lou Ner menyerang kawasan Pibor di negara bagian Jonglei tempat menetapnya suku Murle. Suku Lu Ner menuding anggota suku Murle melakukan penculikan dan mencuri sapi ternak. Menurut Johnson di kawasan Pibor banyak rumah beratap jerami yang masih berdiri, namun aksi bakar rumah menyebabkan sekitar 1/3 perkampungan di negara bagian itu hancur.

Jumlah Korban Belum Terkonfirmasi

Sebelumnya Joshua Konyi, komisioner dari kawasan Pibor yang asli Murle mengatakan, bahwa lebih dua ribu orang tewas dalam serangan itu. Namun jumlah tersebut belum dikonfirmasi oleh PBB maupun militer Sudan Selatan dan hingga Sabtu (07/01) masih belum bisa dipastikan jumlah orang yang tewas. Johnson menambahkan, bahwa verifikasi masih perlu dilakukan dan untuk itu harus menunggu para pengungsi keluar dari persembunyian.

Selain perkiraan Konyi, koordinator kemanusiaan PBB untuk Sudan Selatan, Lise Grande, pekan lalu juga mengatakan, bahwa mungkin puluhan atau ratusan orang yang tewas dalam bentrokan itu. Namun Sabtu (07/01) kemarin, ditekankan oleh Hilde Johnson bahwa pasukan penjaga keamanan PBB berhasil melindungi warga sipil di Pibor dan Lekongele. Tegasnya, mandat kami adalah melindungi warga sipil, dan kami melakukan itu.

Pemerintah Sudan Selatan telah menyatakan kawasan Jonglei sebagai kawasan bencana nasional. PBB akan meluncurkan operasi darurat untuk membantu para pengungsi.

Sudan mengakhiri perang saudara pada tahun 2005. Enam bulan lalu dalam sebuah referendum, penduduk Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dan membentuk negara berdaulat.

afp/rtr/EK/RP