Exit Poll: Kubu Oposisi Polandia Ungguli Partai Petahana

Partai petahana, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) atau Law and Justice (Hukum dan Keadilan) selama ini banyak berselisih dengan sekutunya dan menghadapi tuduhan mengikis supremasi hukum di dalam negeri selama delapan tahun kekuasaannya. Namun dalam pemilu kali ini, tampaknya para pemilih dimobilisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tingkat partisipasi yang lebih besar dibandingkan ketika pemerintah komunis digulingkan pada tahun 1989. Dilansir dari Associated Press, hasil exit poll pemilu hari Minggu (15/10) menunjukkan partisipasi pemilih mencapai rekor 72,9%. Di beberapa tempat, pemilih masih mengantre ketika pemungutan suara resmi ditutup, namun semua akhirnya diperbolehkan memberikan suaranya.

Jika hasil yang diprediksikan oleh exit poll benar, Partai Hukum dan Keadilan memang memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan partai lain, namun lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya, dan jumlah kursinya masih tidak cukup untuk merebut mayoritas dab membentuk pemerintahan.

Jajak pendapat Ipsos menunjukkan bahwa Partai Hukum dan Keadilan akan memperoleh sekitar 200 kursi. Mitra potensialnya, partai sayap kanan, Confederation (Partai Konfederasi) hanya memperoleh 12 kursi. Sedangkan jumlah kursi yang diperebutkan di parlemen ada 460, artinya dibutuhkan sedikitnya 231 suara untuk mencapai mayoritas..

Oposisi berjaya

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tiga partai oposisi kemungkinan besar akan memenangkan sampail 248 kursi. Perolehan terbesar diraup Civic Coalition yang dipimpin oleh politisi kawakan dan mantan perdana menteri Donald Tusk. Partainya menurut hasil exit poll meraih 31,6% suara.

"Saya telah menjadi politisi selama bertahun-tahun. Saya seorang atlet. Belum pernah dalam hidupku,  aku begitu bahagia karena menempati posisi kedua. Polandia menang. Demokrasi telah menang. Kami telah menyingkirkan mereka dari kekuasaan,” kata Donald Tusk kepada para pendukungnya yang menyambuit dengan sorak-sorai.

"Hasil ini mungkin masih lebih baik, namun saat ini kita dapat mengatakan bahwa ini adalah akhir dari masa yang buruk, ini adalah akhir dari pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan,” tambahnya.

Di lain  pihak, pemimpin Partai Hukum dan Keadilan Jaroslaw Kaczynski mengatakan kepada pendukungnya di markas besarnya bahwa hasil partainya, yang menurut jajak pendapat mencapai hampir 37% suara, adalah sebuah keberhasilan, dengan mengklaim bahwa partainya memenangkan suara terbanyak dalam tiga pemilu parlemen berturut-turut.

Janji yang sama

Tiga partai oposisi, Civic Coalition, Third Way, dan New Left  mencalonkan diri secara terpisah, tetapi punya janji yang sama untuk berupaya menyingkirkan Partai Hukum dan Keadilan, serta memulihkan hubungan baik dengan Uni Eropa.

Wlodzimierz Czarzasty, pemimpin Partai New Left, berjanji untuk bekerja sama dengan partai lain untuk "menciptakan pemerintahan yang demokratis, kuat, rasional, dan dapat diprediksi.”

Sementara itu ketua kampanye pemilu Third Way, Katarzyna Pelczynska-Nalecz menyebut hasil pemilu ini  sebagai "hari besar bagi demokrasi kita.”

Hasil pemilu saat ini masih dihitung dan komisi pemilu memperkirakan hasil akhir akan diperoleh pada hari Selasa (17/10) pagi.

Tingginya jumlah pemilih juga memperpanjang penghitungan suara Ipsos yang terlambat, yang masih belum dipublikasikan hingga Senin (16/10) dini hari.

Apa yang dipertaruhkan dalam pemilu ini?

Yang dipertaruhkan dalam pemilu ini adalah tatanan konstitusional Polandia, kebijakan hukumnya dan hak-hak LGBTQ+ dan aborsi, serta hubungan dengan Ukraina, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.

Aktivis hak-hak LGBTQ+ Bart Staszewski menyebut pemilu kali ini sebagai akhir dari "mimpi buruk” bagi dirinya, yang merupakan seorang gay, dan bagi kebanyakan orang-orang lainnya. "Ini hanyalah awal dari reklamasi negara kita. Pertarungan sudah di depan mata, tetapi kami menghirup udara segar hari ini,” kata Bart Staszewski.

Aktivis lingkungan Dominika Lasota merasa lega dan berkata "kita punya masa depan.”

Partai Hukum dan Keadilan telah berusaha mendapatkan kendali lebih besar atas lembaga-lembaga negara, termasuk pengadilan, media publik, dan proses pemilu itu sendiri.

Selama kampanye, banyak warga Polandia menggambarkan pemilu tersebut sebagai pemilu paling penting sejak tahun 1989, ketika demokrasi baru lahir setelah puluhan tahun dikuasai komunisme. Jumlah pemilih saat itu adalah 63%.

Meskipun ada banyak ketidakpastian di masa depan, tampaknya dukungan terhadap partai yang berkuasa telah menyusut sejak pemilu terakhir tahun 2019, ketika PiS memenangkan hampir 44% suara. Popularitas partai itu terpuruk oleh inflasi tinggi, tuduhan kronisme, dan perselisihan dengan sekutu-sekutu Eropa.

Perubahan politik di Polandia dapat membuka jalan bagi Uni Eropa (UE) untuk mengucurkan miliaran euro dana yang ditahan, karena di negara itu dianggap UE telah terjadi erosi demokrasi.

Piotr Buras, dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan pihak oposisi mendapat keuntungan dari "kelelahan yang semakin besar” terhadap pemerintah di kalangan masyarakat Polandia.

Referendum mengenai migrasi, usia pensiun dan isu-isu lainnya diadakan secara bersamaan dengan pemilu parlemen. Beberapa penentang pemerintah meminta para pemilih untuk memboikot referendum tersebut, dengan mengatakan bahwa referendum tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menggalang dukungan. Banyak pemilih terlihat menolak ikut serta dalam referendum. Exit poll memperkirakan partisipasi sebesar 40%, yang berarti hasil referendum tidak mengikat secara hukum.

ap/hp (ap/rtr)