Parlemen Hapus Pemilihan Langsung Kepala Daerah!

Para anggota parlemen yang akan segera mengakhiri jabatannya, memilih opsi pemilihan tidak langsung bagi para pejabat daerah, sebuah pukulan keras bagi Jokowi, yang naik ke kekuasaan melalui sistem pemilihan langsung.

Aturan baru itu menghilangkan hak rakyat untuk memilih walikota, bupati dan gubernur di seluruh Indonesia, dan sebaliknya mengembalikan kekuasaan kepada parlemen lokal untuk memilih kepala daerah.

Penghilangan sistem pemilihan langsung didasarkan pada alasan bahwa menggelar begitu banyak pemilihan umum sangat mahal dan sering menyebabkan konflik. Mengembalikan pemilihan kepada DPRD adalah sebuah langkah mundur demokrasi dan kembalinya sebuah sistem yang dulu dipergunakan oleh bekas diktator Suharto, yang jatuh pada 1998.

Langkah menghapus pemilihan kepala daerah, yang digunakan selama sepuluh tahun terkahir, dilihat sebagai balas dendam dari para lawan politik Jokowi.

Partai-partai yang mendukung dihapuskannya pemilihan langsung kepala daerah ini berasal dari koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto yang dikalahkan oleh Jokowi dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu.

Ada begitu banyak penentangan atas langkah parlemen.

“Masyarakat bisa melihat partai-partai mana yang mengambil hak politik rakyat. Perhatikan,“ kata dia kepada wartawan di Jakarta.

Para pengamat mengatakan kekalahan itu adalah awal buruk bagi Jokowi, yang akan dilantik pada 20 Oktober, karena ia membutuhkan dukungan di parlemen untuk mendorong agenda reformasi yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian yang melesu dan memperkuat sistem kesejahteraan.

“Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan yang kuat di parlemen bisa datang dengan keputusan yang terbalik dari apa yang menjadi kepentingan rakyat,“ kata Titi Anggraini, dari kelompok pro-demokrasi Perludem.

“Menjadi sangat mungkin di masa depan bahwa berbagai kebijakan politik yang diajukan pemerintah akan menerima respon yang sama.“

Analis dari Citigroup menambahkan: "itu bisa meredupkan harapan pasar atas prospek reformasi.”

Ada begitu banyak kemarahan tertuju kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah partainya yakni Partai Demokrat, yang menguasai lebih dari seperempat kursi parlemen, memilih walk out ketika pemilihan dan menyebabkan aturan yang menghapus pemilihan langsung kepala daerah ini lolos.

Sejumlah kelompok masyarakat berencana mengajukan uji materil untuk membatalkan aturan baru ini ke Mahkamah Konstitusi, meski masih belum jelas apakah langkah ini akan berhasil.

ab/rn (afp,ap,rtr)