Larangan Burka Ditetapkan di Belanda

Mayoritas anggota majelis rendah Parlemen Belanda menyetujui larangan pemakaian burka dan nikab di sejumlah tempat umum. Rancangan undang-undang itu kini diajukan kepada Senat Belanda untuk diresmikan. Menurut rancangan sebelumnya, penggunaan busana yang menutupi wajah juga akan dilarang di jalanan.

"Rancangan sudah diterima," demikian dikatakan juru bicara majelis rendah, Khadija Arib. Dia menjelaskan, sebanyak 132 dari 150 anggota majelis rendah menyatakan setuju dengan rancangan tersebut.

Aturan baru ini akan melarang penggunaan busana Muslim burka dan nikab di sarana umum, di mana orang harus bisa diidentifikasikan. Antara lain di sekolah-sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah dan sarana transportasi umum. Di samping itu, larangan juga mencakup pemakaian masker ski serta helm yang menutupi sebagian muka.

Undang-undang pelarangan pemakaian burka dan nikab semacam itu sudah diberlakukan di Belgia dan Perancis. Juga sejumlah negara di Afrika, seperti Mesir, Chad dan Kamerun sudah melarang pemakaian burka serta nikab di sejumlah tempat umum.

Alasan jaminan keamanan publik

Pembatasan seperti yang disetujui sekarang sudah pernah diajukan kabinet Belanda di bawah Perdana Menteri Mark Rutte tahun 2015. Alasannya, penting untuk bisa berinteraksi dengan saling melihat wajah sepenuhnya. Misalnya di tempat-tempat di mana masyarakat mendapat layanan umum, dan keamanan harus bisa dijamin.

Penggunaan busana Muslim burka dan nikab tidak dilarang di tempat orang bekerja, di tempat berolahraga, juga tidak dilarang di tempat pelaksanaan acara festival atau kebudayaan.

Larangan sepenuhnya untuk menggunakan burka dan nikab dituntut kubu kanan yang populis, yaitu Partai untuk Kebebasan yang dipimpin Geert Wilders. Partai itu berusaha keras untuk menang dalam pemilu parlemen Belanda yang digelar Maret 2017.

ml/as (AP, AFP)