1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PAN Optimis Dapat Jatah 4 Kursi Menteri

22 Mei 2024

Mencuat desas-desus sejumlah nama dari PAN yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nanti.

https://p.dw.com/p/4g7t9
Zulkifli Hasan, PAN
Dikabarkan, PAN kembali akan memajukan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai menteri di kabinet PrabowoFoto: Febri Sugit/Zuma/picture alliance

Ketua DPP PAN, Bima Arya mengungkapkan ada 4 pos kementerian yang akan diisi dari orang-orang partainya. "Informasi yang saya dengar begitu juga," kata Bima saat dihubungi, Selasa (21/5). Bima Arya menjawab pertanyaan soal kabar PAN mendapat 4 kursi menteri.

Meski demikian, Bima belum membeberkan nama-nama dari PAN yang akan mengisi posisi yang dimaksud. Dia mengatakan nama-nama itu ada di kantong Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Nama-nama itu di saku Bang Zul semua," tuturnya.

Bima Arya juga tidak memerinci kementerian mana saja yang akan diisi oleh PA. Saat ini, menurutnya, pihak Prabowo-Gibran masih fokus pada kajian struktur kementerian.

"Saya kira sekarang fokusnya masih pada kajian struktur pos kementerian," ujarnya.

"Kita percayakan sepenuhnya kepada ketum untuk usulan nama-nama dari PAN kepada presiden terpilih," lanjut Bima Arya.

Dikabarkan, PAN kembali akan memajukan Zulhas sebagai menteri di kabinet Prabowo. Nama lain dari PAN yakni Waketum Yandri Susanto.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai ungkapan Bima Arya itu sebagai sebuah doa dan harapan. Tapi menurutnya, boleh saja berhadap dan berdoa mendapatkan lebih. Tidak tanggung-tanggung, Saleh berharap PAN dapat 5 atau 6 kursi di kabinet.

"Kalau misal ada kader PAN yang menyebut 4 itu doa dan harapan," kata Saleh kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (21/5).

"Tapi kalau doa jangan tanggung, jangan 4, kasih tahu 5, 6, itu yang masuk akal. Kalau di luar itu ya itu doa lah. Anggapannya dianggap doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa," lanjutnya.

Foto Prabowo Subianto sebagai presiden
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau UU Kementerian Negara diprediksi akan rampung sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah kursi kementerian untuk parpol koalisiFoto: Dimas Rachmatsyah/ZUMA Press Wire/picture alliance

Yakin Dapat Lebih dari 4 Kursi

Saleh menjelaskan alasannya meyakini PAN mendapatkan lebih dari 4 kursi menteri di kabinet Prabowo. Ia menyebut PAN sudah 3 periode berturut-turut mendukung Prabowo.

"Karena gini, selama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal hal seperti ini gitu," jelasnya.

Saleh lantas menyinggung hal yang salah yakni ketika ada partai yang tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 tetapi meminta 3 jatah menteri. Namun, ia tidak merinci siapa partai yang dimaksud.

"Yang salah itu sebetulnya, kalau kami dapat 5 itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3," ujarnya.

"Kemarin dalam pilpres nggak ikut tiba-tiba dapat 3, itu kan nggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat. Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo," lanjutnya.

Meskipun begitu, Saleh memastikan pihaknya tidak akan menekan Prabowo terkait jatah kursi menteri untuk PAN. Ia juga menyebut angka-angka yang beredar terkait jatah menteri belum tepat.

"PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden. Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu. Sebelum Prabwo menyebut angka maka semua isu yang ada di luar tidak benar," tuturnya. (rs)

Baca artikel detiknews,

Selengkapnya "Desas-desus Jatah Kursi Menteri PAN di Kabinet Prabowo"