Palestina Perkenalkan Program Pembentukan Negara

Badan Otonomi Palestina bertekad membangun lembaga-lembaga kenegaraan, tanpa menunggu hasil perundingan perdamaian dengan Israel. Demikian dikemukakan PM Salam Fayyad dalam sebuah konferensi pers di Ramallah, saat memperkenalkan rencana kegiatan yang dirancangnya. Pemerintahan Palestina dengan tegas menentang rejim pendudukan, agar dalam dua tahun mendatang sudah memiliki aparat kenegaraan. Salam Fayyad mengatakan: "Ini menuntut langkah positif dan aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mengakhiri pendudukan dan mencapai penyelesaian yang adil dan berkesinambungan di wilayah ini. Kami berkewajiban untuk membentuk sebuah negara. Ini akan menentukan keberhasilan kami."

Konsepnya adalah a.l. membangun bandar udara internasional di Lembah Yordan, hubungan kereta api ke negara-negara tetangga dan usulan keringanan pajak bagi investor asing. Program pemerintahan dari Salam Fayyad, yaitu "Mengakhiri pendudukan, mendirikan negara" merupakan peralihan dari politik yang dijalanan Badan Otonomi Palestina selama ini. Kalau dalam 15 tahun terakhir fokus diarahkan pada perembukan dengan Israel, maka rencana Fayyad sekarang berorientasi pada diciptakannya prasyarat bagi sebuah negara Palestina. Di Ramallah PM Palestina itu mengimbau Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza, agar mendukung semua upayanya. Dikemukakannya: "Kami mengimbau rakyat agar bersatu mendukung program ini dan mewujudkan visi yang dimiliki pemerintah. Ini adalah tugas bagi perdamaian, bagi pembentukan sebuah negara Palestina yang mandiri di wilayah teritorial Palestina, yang diduduki sejak tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya."

PM Israel Benjamin Netanyahu yang sekarang berada di London, sebelum lawatannya menuju Inggris dan Jerman sudah menegaskan, bahwa mengenai pembangunan pemukiman di Yerusalem Timur, Israel tidak bersedia menerima pembatasan. Lewat radio Israel Menteri Keuangan, Yuval Steinitz memang menyebut PM Palestina Salam Fayyad sebagai tokoh yang positif, hanya saja dengan kritis ditambahkannya: "Tetapi pernyataannya mengecewakan. Karena bertentangan dengan kesepakatan yang dijalin di Oslo, bertentangan dengan semua kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak. Disini tidak ada tempat bagi unilateralisme, bagi ancaman dan tentunya tidak akan ada negara Palestina, tanpa ada jaminan bagi keamanan negara Israel."

Begitu pula wakil menlu Israel, Daniel Ayalon dari partai ultranasional 'Israel Beitenu' menolak rencana PM Palestina dengan mengatakan, bahwa mula-mula Palestina harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam peta jalan perdamaian Timur Tengah, baru kemudian mencari jalan emas bagi penyelesaian yang berkesinambungan.

Clemens Verenkotte / Dewi Gunawan-Ladener
Editor: Hendra Pasuhuk