Pakistan: Bagaimana Nasib Mantan PM Imran Khan dan PTI?

Ketika Pakistan bersiap untuk menggelar pemilihan umum minggu depan, nasib Mantan Perdana Menteri Imran Khan dan perjuangan hukumnya menjadi topik utama.

"Terlepas dari semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah (militer) terhadap Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), mereka tidak mampu menggoyahkan popularitas mantan PM Imran Khan," ujar Harris Khalique, Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, sebuah lembaga swadaya masyarakat, kepada DW.

Pada hari Rabu (31/01), sebuah pengadilan khusus di Islamabad menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Khan dan istrinya, Bushra Bibi, atas tuduhan korupsi. Pengadilan memutuskan bahwa Khan telah menjual hadiah negara senilai jutaan rupee ketika ia menjabat sebagai perdana menteri dari 2018 hingga 2022.

Sehari sebelumnya, pengadilan juga menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Khan dan Shah Mahmood Qureshi, Wakil Presiden PTI, atas tuduhan membocorkan rahasia negara. Kasus ini merujuk pada kabel diplomatik atau sandi yang diklaim oleh Khan sebagai bukti peran Amerika Serikat (AS) dalam penggulingannya.

Khan dilengserkan dari kekuasaannya melalui mosi tidak percaya di parlemen pada bulan April 2022. Namun, mantan bintang kriket berusia 71 tahun yang beralih menjadi politisi ini menuduh bahwa para jenderal militer yang berkuasa di negaranya bersekongkol dengan AS untuk menggulingkannya. Baik militer Islamabad maupun Washington menyangkal tuduhan ini.

Putusan yang kontroversial?

Dua vonis pengadilan berturut-turut datang hanya 10 hari sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan pada tanggal 8 Februari. Menurut banyak analis, putusan-putusan tersebut telah mendelegitimasi jajak pendapat yang akan datang.

Para pejabat PTI dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mempertanyakan proses pengadilan dan keadilannya dalam kedua kasus yang menimpa Khan.

Zulfi Bukhari, anggota senior PTI, mengatakan kepada DW bahwa pengacara Khan tidak diizinkan untuk berbicara atas namanya atau menguji silang para saksi, tetapi ia menambahkan bahwa keputusan itu berasal dari "pengadilan yang lebih rendah dan telah diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung, yang kami tahu akan menemukan keadilan."

Dia menyebut pengadilan yang lebih rendah "jelas-jelas dimanipulasi" dan mengatakan bahwa keputusan tersebut telah "ditentukan sebelumnya," seraya menambahkan bahwa dokumen sandi yang menjadi pusat dari vonis pembocoran rahasia tersebut telah "dideklasifikasi" oleh pemerintah.

Namun, para penentang Khan mengatakan bahwa hukuman 10 tahun penjara untuk Khan cukup "ringan" karena dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan rahasia negara, narapidana biasanya dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Proyeksi Pemilu Pakistan

Juru bicara PTI, Raoof Hasan, mengatakan kepada DW bahwa ia memperkirakan bahwa hukuman tersebut akan memiliki "dampak positif" bagi partainya.

"Kami akan memastikan untuk meningkatkan jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih PTI dan kami akan memperjuangkan partisipasi politik yang bebas bagi rakyat dalam proses ini," kata Hasan.

Bahkan dengan Khan di balik jeruji besi, banyak jajak pendapat menempatkan PTI di depan saingan utamanya, Liga Muslim Pakistan (Nawaz) dan Partai Rakyat Pakistan.

Namun, pertanyaan besar setelah hukuman Khan adalah, "Akankah para pendukung Khan memberikan suara mereka pada tanggal 8 Februari?"

DW berbicara dengan beberapa warga biasa yang percaya bahwa suara mereka tidak akan memengaruhi hasil pemilu. Persepsi umum di Pakistan adalah bahwa para penguasa telah memutuskan untuk menjauhkan Khan dari dunia politik.

"Pemilu mendatang adalah salah satu yang paling membosankan dalam sejarah Pakistan, menjauhkan Imran Khan dan partainya dari pemilu, terutama melalui jalur peradilan, telah memberikan bayangan gelap pada seluruh proses pemilu dan legitimasinya," ujar Haider Nizamani, seorang dosen di Institut Administrasi Bisnis di Karachi, kepada DW.

"Khan menggemakan sentimen sebagian besar masyarakat Pakistan, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, oleh karena itu, keputusan-keputusan pengadilan ini sama saja dengan mencabut hak-hak kelompok ini," tambahnya.

(bh/ha)