MK Jerman Putuskan Penerapan "Rem Darurat" Sesuai Hukum

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman pada hari Selasa (30/11) memutuskan bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Jerman pada populasi di negara-negara bagian federal untuk mengekang penyebaran virus corona telah sejalan dengan konstitusi.

Kebijakan yang disebut "rem darurat", yang berlaku di Jerman dari April hingga akhir Juni lalu, mewajibkan negara bagian atau distrik untuk memberlakukan jam malam dan tindakan pembatasan lainnya jika tingkat kejadian COVID-19 tujuh hari per 100.000 orang naik di atas 100 sebanyak tiga hari berturut-turut. Lebih lanjut, sekolah akan ditutup jika tingkat kejadian 165 dalam tiga hari berturut-turut.

MK menjatuhkan dua putusan antara lain tentang jam malam dan pembatasan kontak, serta tentang penutupan sekolah. Kedua putusan menolak gugatan terhadap kebijakan tersebut yang telah diajukan ke pengadilan.

Beberapa gugatan diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat Bebas (FDP), salah satu dari tiga partai dalam koalisi pemerintahan yang akan datang. Pemimpin FDP Christian Lindner termasuk di antara para penggugat.

Apa detail putusan MK Jerman?

Dalam putusannya, MK mengatakan pembatasan jumlah orang yang diizinkan untuk bertemu dan penerapan jam malam mulai pukul 10 malam sampai jam 5 pagi sebanding dengan situasinya.

Lebih lanjut disebutkan larangan kehadiran sekolah tatap muka tidak melanggar hak untuk bersekolah yang diabadikan dalam konstitusi Jerman, dengan sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran daring ketika penutupan sekolah diperintahkan. MK juga mengutip fakta bahwa penutupan itu bersifat sementara karena kondusif untuk kesesuaiannya dengan konstitusi.

Meski mengakui bahwa langkah-langkah itu melanggar beberapa hak dasar, tetapi langkah-langkah itu pada dasarnya sejalan dengan konstitusi "di tengah situasi pandemi yang sangat berbahaya," kata MK.

Putusan tersebut memberikan kerangka kerja yang menentukan seberapa besar ruang lingkup yang dimiliki pemerintah federal sehubungan dengan tindakan masa depan yang diambil untuk memerangi pandemi.

Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer menyambut baik putusan tersebut. "Rem darurat federal mengharuskan pembatasan berat, tetapi memungkinkan kami untuk mengurangi jumlah infeksi," tulisnya di Twitter. Ia menambahkan: "Saya yakin ini juga akan menjadi tujuan pemerintah Jerman di masa depan. Pemerintah federal dan negara bagian harus melakukan segalanya. yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa."

Politisi senior Partai FDP Marco Buschmann, yang telah ditunjuk sebagai menteri kehakiman yang baru, bagaimanapun, menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut, terutama mengenai penerapan jam malam. Namun, dia mengatakan partainya percaya pada supremasi hukum dan menghormati putusan MK.

Mengapa langkah 'rem darurat' dianggap kontroversial?

"Rem darurat" yang disetujui oleh pemerintah federal pada bulan April dianggap kontroversial karena di bawah versi Undang-Undang Perlindungan Infeksi saat ini, 16 negara bagian Jerman memiliki tingkat otonomi yang cukup besar sehubungan dengan memberlakukan dan menegakkan langkah-langkah perlindungan pandemi.

Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan berikutnya atas sekitar 100 gugatan individu mengenai pembatasan sektor ritel, acara budaya, dan industri perhotelan.

"Rem darurat" saat itu diberlakukan ketika Jerman tengah berjuang melawan gelombang ketiga pandemi. Ada seruan dari beberapa perdana menteri negara bagian agar rem darurat diberlakukan kembali ketika gelombang keempat melanda negara itu, tetapi sejauh ini tidak ada yang diputuskan karena pemerintah koalisi baru bersiap untuk mengambil alih kekuasaan.

Jerman segera terapkan mandat vaksin

Ketika Jerman tengah menghadapi angka infeksi yang memecahkan rekor dan kekhawatiran akan munculnya varian Omicron, bakal Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan mandat vaksin umum.

Scholz dalam wawancaranya dengan media penyiaran Bild pada hari Selasa (30/11), mengatakan bahwa dia ingin melihat vaksinasi wajib "tidak terlalu jauh di masa depan." Ia menilai vaksinasi wajib dapat berlaku awal Februari atau Maret tahun depan.

Pada saat yang sama, Schloz mengatakan bahwa keputusan itu akan dibuat di parlemen, dan akan menjadi "masalah hati nurani" bagi masing-masing anggota parlemen.

Asosiasi Medis Federal Jerman juga menyerukan vaksinasi wajib untuk menghentikan pemberlakuan "penguncian tanpa akhir". Asosiasi mendesak pemerintah Jerman untuk membuat pengaturan yang akan berlaku untuk "semua warga negara dewasa tanpa kontraindikasi medis terhadap vaksin."

Penerapan vaksinasi wajib dianggap kontroversial di Jerman, sebagian menilai itu seperti perawatan medis paksa selama era Nazi. Secara terpisah, juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Seibert, mengatakan keputusan tentang mandat vaksin akan dibuat "segera."

rap/ha (dpa, Reuters)