Mesir Susun Kabinet Baru
15 Juli 2013
Penguasa baru Mesir yang didukung militer berusaha keras menyusun kabinet baru. Hari Minggu (14/7), Nabil Fahmi, yang cukup lama menjadi duta besar Mesir di Amerika Serikat, dicalonkan menjadi menteri luar negeri. Sedangkan penerima hadiah Nobel Perdamaian, Mohammed El-Baradei telah dilantik sebagai wakil presiden bagi hubungan internasional. Sementara PM Interim, Hasem Al-Beblawi melanjutkan pembicaraan dengan calon-calon menteri, dan menyatakan hendak mengumumkan kabinet barunya dalam beberapa hari ke depan. Secara keseluruhan diperkirakan 30 menteri akan ditunjuk. Wakil Menlu AS, Bill Burns dijadwalkan akan mengunjungi Kairo, dan akan antara lain melakukan pembicaraan dengan anggota kabinet baru.
Presiden Mursi diturunkankan militer Mesir 3 Juli lalu. Sebelumnya, aksi protes massal menuntut turunnya Mursi yang dianggap semakin otoriter. Panglima angkatan bersenjata Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan hari Minggu (14/7), militer bertindak dalam situasi darurat dan "sepenuhnya demi kepentingan rakyat". Militer campur tangan karena rakyat mendesaknya. "Militer melakukan tugas dan tidak lebih dari itu", tambahnya.
Kemungkinan proses terhadap Mursi
Mursi dan Ikhwanul Muslimin kemungkinan akan diproses atas tuduhan spionase. Menurut pihak kejaksaan, saat ini sedang diperiksa, apakah Mursi terlibat dalam kasus "kerja sama dengan dinas intelijen asing untuk menghancurkan kepentingan nasional, memicu pembunuhan demonstran damai, serangan terhadap fasilitas militer serta penghancuran ekonomi Mesir." Tidak lama setelah itu, otoritas membekukan sejumlah aset, di antaranya dari pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badia.
Jerman serukan agar Mursi dibebaskan
Sementara itu, setelah Menlu Jerman Westerwelle, kini giliran Kanselir Angela Merkel yang mengimbau agar Mursi dibebaskan. Demikian disampaikan Merkel hari Minggu (14/7) dalam wawancaranya dengan stasiun TV ARD. Merkel menambahkan, semua kelompok harus diajak untuk membentuk kehidupan politik Mesir. "Ikhwanul Muslimin telah mengucilkan kelompok tertentu, dan sekarang tidak boleh terjadi hal yang sama," papar Merkel.
Sedangkan pemimpin kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton mengimbau Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin, untuk melibatkan diri dalam proses rekonsiliasi yang diperlukan saat ini. Bersamaan dengan itu Ashton juga memperingatkan untuk segera melakukan pemilu.
csf/hp (afp, rtr)