Menlu Turki Ancam Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Harian Turki "Hürriyet" dan "Zaman" hari Senin (05/07) memberitakan pernyataan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu yang berisikan ancaman pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Hingga kini, pernyataan itu merupakan yang paling jelas yang pernah dikeluarkan oleh seorang politisi papan atas Turki. Untuk memprotes serangan kapal bantuan kemanusiaan bagi Jalur Gaza oleh militer Israel yang telah menewaskan sembilan aktivis Turki akhir Mei lalu, Turki telah menarik duta besarnya dari Israel dan membatalkan pelatihan militer bersama yang sebelumnya dilakukan secara berkala.

Di Turki kini marak diskusi mengenai apakah pernyataan Menlu Davutoglu telah dikutip dengan benar oleh media. Seorang pejabat pemerintah mengutarakan bahwa apa yang dikatakan Davutoglu adalah bahwa hubungan dengan Israel tidak akan membaik selama negeri ini tidak meminta maaf atau tidak menerima pemeriksaan internasional atas serangan militer terhadap kapal bantuan yang diorganisir oleh LSM Turki. Selanjutnya dikatakan bahwa para jurnalis tidak membuat rekaman dari wawancara dengan Menlu.

Israel tidak akan minta maaf

Kementrian Luar Negeri Turki mengatakan kepada kantor berita AP, Davutoglu memaparkan persyaratan Turki bagi perbaikan hubungan kedua negara kepada Menteri Industri Israel Binjamin Ben Elieser. Keduanya pekan lalu melakukan pertemuan rahasia di Brüssel.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Liebermann menyatakan, negaranya tidak berminat untuk meminta maaf kepada Turki. Israel bersikukuh bahwa dalam aksinya terhadap kapal bantuan Gaza, tentaranya hanya melakukan aksi pembelaan diri melawan aktivis pro-Palestina. Juga tuntutan pemeriksaan internasional atas kasus itu ditolak Israel. Untuk itu Israel telah membentuk sebuah komisi penyidikan yang dipimpin oleh Israel dengan dua pengamat asing.

Palestina desak PBB untuk bertindak

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, jurubicara pemerintah Palestina Ghassan Khateeb menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dalam konflik ini. Sehubungan dengan pertemuan Presiden AS Barack Obama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ia berharap bahwa Obama memperingatkan Israel atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam proses perdamaian: "Saya pikir, Turki terpaksa mengambil posisi ini karena warganya dibunuh oleh Israel. Jadi menurut pendapat saya, ini langkah minimal yang dapat mereka ambil. Tetapi kami berpendapat, negara-negara lain dan komunitas internasional serta PBB seharusnya tidak tetap menunggu sampai Israel memperluas tindak kriminalnya ke dalam wilayah Palestina."

Dalam wawancaranya dengan BBC itu Ghassan Khateeb menambahkan: "Kami harap bahwa Presiden Obama akan berhasil meyakinkan Netanyahu dalam dua hal. Yang pertama, menaati ketetapan-ketetapan proses perdamaian, terutama peta jalan yang mewajibkan Israel untuk menghentikan semua perluasan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Kedua, meyakinkan Israel untuk secara lebih serius menyikapi perundingan tidak langsung antara Palestina dan Israel yang dimediasi AS."

Turki: Tidak ada tekanan dari AS

Sementara itu, Menlu Davutoglu menolak laporan bahwa ia dan Menlu Israel Ben Eliezer melakukan pembicaraan atas tekanan AS. Kepada harian "Hurriyet" ia mengutarakan, Presiden Obama sudah diberitahukan mengenai pertemuan itu ketika Obama bertemu PM Turki Recep Tayyip Erdogan di Toronto Juni lalu.

Washington sebelumnya menegaskan telah dan masih berupaya untuk memperbaiki hubungan yang retak antara kedua aliansinya di Timur Tengah. Kemitraan Turki dan Israel berkembang selama bertahun-tahun setelah kedua negeri itu menandatangani kesepakatan kerja sama militer tahun 1996.

Christa Saloh/ap/afpe

Editor: Ziphora Robina