Fenomena Perkotaan dalam Operasi TNI

Salah satu isu yang penting tahun ini, terkait kelembagaan TNI adalah dibentuknya Komando Operasi Khusus Gabungan, satuan gabungan antiteror  di bawah Panglima TNI.

Komando Operasi Khusus (selanjutnya Koopssus) dibentuk berdasar pemikiran tentang eskalasi ancaman terorisme yang semakin besar, sehingga perlu ada sinergi satuan antiteror di tiga matara, sekaligus backup terhadap Densus 88 Polri.

Awal September lalu, TNI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, bagi operasional dan pengembangan Koopssus.

Dana ini dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur, material pendukung, dan persenjataan (Kompas, 6/9/2018). Prosesnya memang terkesan demikian cepat, karena upaya penanggulangan terorisme  sudah menjadi concern TNI  sejak lama.

Dari pandangan sekilas, jumlah yang diajukan tersebut bisa jadi terlihat besar. Namun itu sebenarnya sepadan dengan beban tugas yang bakal diemban satuan tersebut. Bandingkan misalnya, pada waktu yang hampir bersamaan, Polri mengajukan anggaran Rp 5 triliun untuk pengamanan Pemililu 2019.

Dari belantara ke kawasan urban

Gagasan pembentukan pasukan gabungan tersebut tidak datang secara tiba-tiba, namun sejalan dengan tren ancaman global, bahwa ancaman terorisme umumnya terjadi di wilayah urban atau perkotaan.

Secara kebetulan kawasan perkotaan memiliki catatan tersendiri dalam percaturan politik di tanah air.

Hampir semua peristiwa skala besar, yang memiliki dampak jangka panjang, terjadi di kota besar.  Peristiwa kerusuhan Mei 1998 misalnya, yang kemudian melahirkan era Reformasi, klimaksnya terjadi di Jakarta dan Solo. 

Demikian pula dengan tatanan sebelumnya, yakni Orde Baru, merupakan hasil kerja intensif antara intelektual dan elite militer dalam poros Jakarta - Bandung.

Tanpa bermaksud mengecilkan gerakan di pedesaan, seperti radikalisme rakyat Kedungombo (Boyolali), atau gerakan Warsidi di Lampung (1989), tetap saja dampaknya tidak sebesar peristiwa di perkotaan.

Gerakan separatis seperti PRRI/Permesta saja, yang terang-terangan didukung NATO secara militer, seketika lumpuh ketika "ibukota” pusat gerakan mereka, yakni Bukittinggi dan Manado, bisa direbut TNI dalam sebuah operasi gabungan.

Satuan antiteroris dibentuk sebagai antisipasi berbagai ancaman dimensi perkotaan. Mengingat wilayah perkotaan merupakan pusat sumber daya ekonomi dan politik, sehingga infratruktur pendukungnya selalu berpotensi menerima ancaman, seperti pusat keramaian, gedung bertingkat, bandara, sentra perdagangan, dan seterusnya.

Pembentukan unit antiteroris juga didasari pemikiran, telah terjadi metamorfosis pada berbagai bentuk ancaman, dan acapkali demikian canggih, hingga sulit terdeteksi. Hal ini bisa terjadi, karena situasi global telah berubah sejak berakhirnya era Perang Dingin.

Sehingga pada pertengahan tahun 1990-an, mulai muncul tren apa yang dikenal sebagai perang perkotaan (urban war), sebagai antisipasi ancaman terorisme dan model pertempuran di kawasan Timur Tengah. Hingga muncul metode pelatihan Close Quarter Battle (CQB, pertempuran jarak dekat) dan Military Operation in Urban Terain (MOUT).  Satuan TNI, khususnya Kopassus dan Korps Marinir, banyak belajar dari tentara Australia dan AS, termasuk update perkembangan dua model tempur tersebut.

Beda habitat

Pertanyaannya kini, adakah perbedaan prinsipil dalam melaksanakan operasi di belantara dan kawasan perkotaan. Setidaknya ada dua faktor yang membedakannya, yakni habitat dan strategi operasional. Namun secara umum bisa dikatakan, operasi di kawasan perkotaan relatif lebih berat, karena lingkungannya lebih kompleks.

Dalam operasi lawan gerilya di  belantara, siapa yang diidentifikasi sebagai pihak lawan sudah teramat jelas. Sementara dalam operasi pengamanan di perkotaan, tidaklah mudah untuk mengidentifikasi siapa lawan yang akan dieksekusi, mengingat pihak lawan biasa menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Dan bila salah sasaran, lembaga TNI juga yang akan terkena dampak buruknya, seperti Peristiwa Santa Cruz (1991) dan Kerusuhan Mei 1998.

TNI sebenarnya memiliki keseimbangan pengalaman antara operasi di belantara dan kawasan urban. Salah satunya adalah Operasi Seroja di Timor Leste dulu, yang semula adalah pertempuran di perkotaan (Dili), namun ketika pihak lawan terdesak, mereka mundur ke daerah pegunungan.

Kemudian  pertempuran  lain yang sangat terkenal, seperti pertempuran di Surabaya (10 November 1945), Serangan Umum di Yogya (1 Maret 1949), atau pertempuran di Solo (di bawah Overste Slamet Riyadi dan Mayor Achmadi), bisa  disebut sebagai pengalaman  pertempuran kota.

Catatan Sintong Panjaitan

Salah satu legenda pasukan antiteror TNI, yakni Letjen (Purn) Sintong Panjaitan (Akmil 1963), sempat memberikan catatan kritisnya soal tren pembentukan pasukan antiteror di tiap matra, kemudian sekarang akan digabung pula.

Sintong berpendapat, sebenarnya dari segi jumlah, pasukan antiteror tidak perlu terlalu besar. Satu regu pun (sekitar 15 personel), bila dengan kualitas mumpuni, dan kesiapan tinggi, sudahlah cukup. Sintong mengajukan contoh di Inggris dan Jerman, yang hanya memiliki satu pasukan antiteror, masing-masing SAS (Inggris) dan GSG-9 (Jerman).

Dalam angan-angan Sintong, TNI harus membuat pasukan khusus dengan kualitas tinggi dan dilatih terus-menerus.

Mengingat ancaman terorisme, seperti aksi pembajakan, atau aksi bom bunuh diri, sangat jarang terjadi. Namun masalahnya ancaman itu juga bernilai "strategis”, yang berdampak langsung pada kedaulatan negara dan pertaruhan nama bangsa.

Peran Sintong dulu dalam merintis satuan antiteror di Kopassus, memberi pelajaran pada kita, bahwa figur pimpinan turut menentukan, terbentuk tidaknya embrio sebuah satuan.

Fenomena dominannya peran pimpinan, bisa dirujuk pada model kepemimpinan tradisional, yang memang masih mengakar dalam masyarakat kita. Bagi sebagian masyarakat kita, masih terdapat pandangan, pemimpin adalah panutan, yang segala kehendaknya harus bisa diwujudkan, termasuk pimpinan di kalangan militer.

Asumsi ini bisa kita uji di lapangan,  bagaimana determinasi dan sumberdaya pimpinan yang bersangkutan, ikut berbicara dalam upaya mewujudkan kehendak, termasuk kehendak untuk membentuk sebuah satuan (baru).

Soal determinasi dan sumberdaya inilah, yang menjadi kunci performa seorang pimpinan, dan pada gilirannya menjadi  faktor penanda, antara figur pemimpin yang satu dengan pemimpin lainnya.

Selain Sintong, kita mengenal beberapa figur lain, saat menjadi pimpinan banyak melahirkan karya, baik yang bersifat pemikiran maupun fisik. Sekadar menyebut contoh, bisa disebut dua nama: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard (Akmil 1973/1974, kini Menhan) dan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto (Akmil 1973/1974).

Berdasar pengamatan pribadi, dua figur ini bila memiliki gagasan biasanya bakal terwujud. Dan rentang waktu saat gagasan itu dilontarkan hingga terwujud, relatif cepat, umumnya tidak sampai setahun.

Saat menjabat Pangkostrad (2000 – 2002), Ryamizard menelurkan program pembentukan satuan Tontaipur, dan berlanjut ketika menjadi KSAD, dengan membentuk bataliyon raiders "gaya baru” (bedakan dengan raiders era Pangab Jenderal M Jusuf dulu).  Sementara  Prabowo, saat menjadi Danjen Kopassus (Desember 1995-Maret 1998), sempat merintis pembentukan bataliyon mekanis, yaitu satuan infanteri yang didukung panser ringan. Juga rintisan dalam pembentukan skadron helikopter, untuk keperluan operasi mobud (mobil udara). Kini yonif mekanis sudah dikembangkan di beberapa satuan TNI AD, yang dipelopori oleh Brigif 1/Jaya Sakti Kodam Jaya.

Penulis:

Aris Santoso adalah penulis sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

*Luangkan menulis pendapat Anda atas opini di atas di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.