Makin Banyak Warga Mesir "Dihilangkan"

Amnesty International mempublikasikan laporan penghilangan sengaja warga sipil itu hari Rabu dan mengecam keras kepolisian Mesir. Menurut laporan itu, kepolisian dan aparat hukum bertanggungjawab dalam meningkat drastisnya jumlah orang yang "hilang," sejak awal 2015.

Korban sering mengalami "penganiayaan menyeramkan," termasuk syok sengatan listrik pada bagian tubuh yang sensitif, juga pemerkosaan. Departemen Dalam Negeri Mesir menyangkal melakukan kesalahan, namun membenarkan laporan bahwa banyak orang berada dalam, tahanan, tanpa merinci apakah prosesnya sesuai hukum.

Represi kelompok oposisi

Organisasi HAM yang berbasis di London itu menuduh, tindakan penyiksaan ditujukan untuk menekan oposisi. Penculikan seseorang sudah jadi instrumen standar polisi di Mesir. Setiap orang yang berani buka mulut harus memperhitungkan risiko itu. Demikian dikatakan Philip Luther, kepala bagian Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International.

Menurut laporan, ratusan warga Mesir ditangkap di rumah mereka. Banyak dari mereka merupakan pendukung Mohammed Morsi, presiden yang pertama kali dipilih secara demokratis. Setelah ditangkap, mereka diangkut ke pusat penahanan yang dioperasikan oleh badan keamanan negara. Di tempat penahanan itulah sebagian dari mereka disiksa. Mohammed Morsi digulingkan kudeta militer yang dipimpin Abdel Fattah al Sissi bulan Juli 2013. Al Sissi sekarang jadi presiden Mesir.

"Metode penyiksaan, seperti dilaporkan saksi dan korban, termasuk syok listrik di bagian tubuh yang sensitif, seperti genital, bibir dan telinga. Juga tangan atau kaki yang diikat saat mengenakan borgol dan ditelanjangi. Demikian halnya dengan penyiksaan seksual termasuk pemerkosaan, pemukulan dan ancaman," demikian tercantum dalam laporan.

Salah satu warga yang mengalami penyiksaan adalah, Mazen Mohamed Abdallah. Remaja 14 tahun itu ditangkap September lalu. Ia sudah mengalami "penyiksaan mengerikan" berkali-kali, termasuk diperkosa dengan tongkat kayu, dengan tujuan agar ia memberikan pengakuan palsu. Demikian dinyatakan Amnesty International.

Laporan badan HAM tak dipedulikan

Badan Nasional urusan HAM resmi Mesir menyatakan, sudah mengangkat 266 kasus penculikan ke Departemen Dalam Negeri mulai April 2015 hingga Maret 2016. Januari lalu, Departemen Dalam Negeri mengakui, lebih dari 100 orang, yang keluarganya mengajukan keluhan, memang berada dalam tahanan. Ditambahkan, mereka ditahan berdasarkan hukum. Departemen Dalam Negeri terus menyangkal mengambil tindakan di luar hukum.



Mohammed Morsi digulingkan kudeta militer yang dipimpin Abdel Fattah al Sissi bulan Juli 2013. Al Sissi sekarang jadi presiden Mesir.
Pemerintahannya menyatakan organisasi Ikhwanul Muslimin, dari mana Mohammad Morsi berasal, beserta sayap politiknya sebagai organisasi teroris. Agustus 2013, militer yang dipimpin Al Sissi, yang ketika itu jenderal, melancarkan tindakan brutal yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang tewas.

Philip Luther dari Amnesty International mendesak presiden Mesir untuk menyampaikan pesan jelas agar praktek penculikan dihentikan, demikian halnya dengan penyiksaan oleh aparat keamanan. Bukan itu saja, ia juga menuntut agar Presiden Abdel Fattah al Sissi memerintahkan penghentian praktek perlakuan kejam kepada warga, dan menegaskan bahwa siapapun yang memerintahkan, melaksanakan atau ikut terlibat praktek-praktek itu akan diseret ke pengadilan.

ml/as (afp, dpa)