1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Mahkamah Agung Pakistan: Penangkapan Imran Khan Tak Sah

12 Mei 2023

Mahkamah Agung Pakistan menyatakan penangkapan eks Perdana Menteri Imran Khan tidak sah. Namun, Khan bakal tetap diawasi pihak kepolisian.

https://p.dw.com/p/4RF0q
Foto pendukung eks PM Imran Khan bersorak di depan petugas kepolisian yang tengah berjaga.
Pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan bersorak usai Mahkamah Agung menyatakan penangkapan Imran Khan tidak sahFoto: Anjum Naveed/AP Photo/picture alliance

Mahkamah Agung Pakistan pada Kamis (11/05) menyatakan penangkapan mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan tidak sah, dua hari setelah penahanannya memicu bentrokan mematikan hingga protes besar-besaran di seluruh negeri.

Khan diperintahkan untuk tetap menjadi tahanan di bawah perlindungan polisi demi kesalamatannya hingga Jumat (12/05). Dia akan hadir ke persidangan, tempat dirinya ditahan pada awal pekan ini.

"Penangkapan Anda tidak sah, sehingga seluruh prosesnya harus dibatalkan," kata Ketua Mahkamah Agung Umar Ata Bandial kepada Khan dalam persidangan di Islamabad.

Sejak digulingkan dari pemerintahan April lalu, Khan melancarkan kampanye yang bergejolak atas pemilihan umum yang cepat dan melontarkan kritik yang belum pernah ada sebelumnya kepada para pemimpin Pakistan hingga elit militer yang berkuasa. Bahkan Khan menuduh mereka merencanakan pembunuhan terhadapnya pada November lalu yang menyebabkan dirinya ditembak di kaki.

Sementara itu, Khan sendiri terjerat dalam banyak kasus hukum, hal yang sering terjadi pada tokoh oposisi di Pakistan. Keelompok hak asasi manusia menyebut pengadilan dijadikan tempat untuk membungkam perbedaan pendapat.

Mantan bintang kriket ini, yang dikepung oleh puluhan pasukan paramiliter pada Selasa (09/05) dan dipaksa masuk dalam tahanan atas tuduhan korupsi di Pengadilan Tinggi Islamabad, menyebut bahwa dirinya telah "diperlakukan layaknya seorang teroris".

Penangkapan tidak boleh dilakukan di tempat pengadilan, kata Ketua MA Bandial, Kamis (12/05).

Khan yang berusia 70 tahun, diminta untuk kembali ke markas kepolisian tempat di mana dia diasingkan selama 48 jam terakhir dengan syarat harus diberlakukan sebagai "residen".

"Kami mengusulkan Kepolisian Islamabad harus menjamin keamanan, dan dia (Khan) akan memberikan daftar nama kerabat dan pengacara yang dapat menemuinya di markas besar polisi," kata Bandial, menolak permintaan Khan untuk dikembalikan ke rumah kebunnya di pinggiran Islamabad.

"Kami akan menangkapnya kembali," kata Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah kepada Dunya TV, dalam sebuah pengakuan dendam soal pemerintah dan Khan.

"Jika dia mendapat jaminan dari Pengadilan Tinggi besok, kami akan menunggu pembatalan jaminan dan menangkapnya kembali."

Gas air mata dan meriam air

Kelompok kecil pendukung menari di jalanan usai mendengar berita penahanan Khan dibatalkan. Di Lahore, polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan orang yang bersorak menyambut putusan tersebut.

Namun, dengan sejumlah kasus yang menimpanya, Khan "masih harus menempuh jalan panjang," kata analis Imtiaz Gul kepada AFP.

"Ini merupakan bantuan yang pas, mungkin bagian dari upaya untuk meredakan situasi yang meledak dan menurunkan ketegangan," kata dia.

"Jaring laba-laba kasus kriminal Khan menjeratnya, sehingga Khan dilumpuhkan dari politik aktif"  menjelang pemilihan umum yang bakal diadakan pada Oktober mendatang, jelasnya.

Pada Jumat (12/09) Khan bakal kembali menghadapi dugaan korupsi yang dituduhkan oleh Biro Akuntabilitas Nasional, yang memerintahkan penangkapan atas Khan setelah menyatakan bahwa Khan mangkir beberapa kali atas panggilan pengadilan.

Selama beberapa hari terakhir, ribuan pendukung Khan mengamuk di berbagai kota di seluruh negeri, membakar gedung-gedung dan menutup sejumlah jalan, yang merupakan bentuk rasa marah buntut pimpinannya ditangkap.

Setidaknya sembilan orang menjadi korban dalam aksi tersebut, kata pihak kepolisian dan rumah sakit.

Pihak berwenang menyebut ratusan petugas kepolisian dilaporkan terluka, dan lebih dari 2 ribu orang ditahan, kebanyakan di provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa.

Setidaknya delapan pejabat Pimpinan Pusat PTI ikut ditangkap lantaran diduga mendalangi kerusuhan tersebut, kata kepolisian Islamabad.

Pasukan keamanan sendiri telah menembakkan gas air mata dan mariam air guna meredam kerumunan masa dan pada Kamis (11/05) mereka dilengkapi dengan tongkat pemukul serta perisai anti huru-hara.

Mengarah pada Perang Saudara

Khan sendiri digulingkan pada April 2022 dalam sebuah mosi tidak percaya di parlemen setelah dirinya kehilangan dukungan dari pihak militer Pakistan. Saat ini, Khan menuduh mereka berkolusi dengan pemerintah untuk menjauhkan dirinya dari kekuasaan.

Sejak Rabu, pasukan tentara telah dikerahkan di dua provinsi, termasuk Punjab yang merupakan provinsi dengan populasi terpadat dan di Ibu Kota.

Pihak militer memperingatkan bakal ada "reaksi keras" terhadap serangan lebih lanjut pada fasilitas negara dan militer, dan menyatakan bahwa tanggung jawab untuk setiap kekerasan ada di tangan "kelompok yang ingin mendorong Pakistan dalam perang saudara".

Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pemutusan layanan internet seluler dan membatasi akses ke sejumlah situs media sosial Twitter, Facebook. dan Youtube, kata Badan Komunikasi Pakistan.

Pihak berwenang juga menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri, dengan membatalkan ujian akhir.

Sementara itu, Pakistan tengah melawan kemerosotan ekonomi yang parah, sebagiannya disebabkan oleh ketidakstabilan politik dalam setahun terakhir, dengan nilai tukar Rupee anjlok ke rekor terendah atas dolar pada Kamis (11/05).

Khan ditangkap beberapa jam usai militer menegurnya karena mengulangi tuduhan yang menyebut seorang perwira senior terlibat dalam sebuah rencana pembunuhan atas dirinya.

Pihak tentara dengan keras menyangkal tuduhan dan kritik Khan terhadap institusi militer Pakistan, yang secara umum dianggap sebagai garis merah.

Para politisi Pakistan sering ditangkap dan dipenjara sejak negara tersebut didirikan pada tahun 1947.

Namun, hanya sedikit yang secara terang-terangan menentang pihak militer yang memiliki dampak paling signifikan terhadap politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri, dan telah melakukan setidaknya tiga kali kudeta dan memerintah selama lebih dari tiga dekade.

mh/pkp (AFP)