Lembaga Peradilan Jerman Terpapar Ideologi Ultra Kanan?

Seorang hakim termasuk di antara 25 tersangka yang ditangkap dalam penggerebekan kelompok ekstrem kanan "Reichsbürger" pekan lalu karena berencana menggulingkan pemerintah dalam sebuah kudeta. Birgit Malsack-Winkemann, mantan anggota parlemen untuk partai ultra kanan AfD disebut-sebut akan menjadi menteri kehakiman dalam pemerintahan baru ultra kanan setelah kudeta.

Selama menjadi anggota parlemen Jerman Bundestag, dia berbicara menentang imigrasi dan menyebut pengungsi sebagai "migran pengimpor penyakit". Namun dia gagal terpilih kembali pada pemilu tahun 2021, dan Birgit Malsack-Winkemann kembali ke pekerjaannya sebagai hakim sipil di pengadilan Berlin.

Menteri Kehakiman Berlin saat ini dari Partai Kiri, Lena Kreck, ingin memaksa hakim Birgit Malsack-Winkemann pensiun karena pernyataannya tentang pengungsi. Tetapi pengadilan tinggi administrasi memenangkan sang hakim dan menerangkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuatnya di parlemen mungkin bersifat "ekstrem dan menghasut", namun tidak menunjukkan "dalam kuantitas atau kualitas" bahwa dia tidak layak bekerja di lembaga peradilan.

"Tidak mudah untuk menerapkan tindakan disipliner kepada hakim, atau bahkan mencopotnya dari jabatannya. Ini untuk memastikan bahwa pemerintah atau politik, secara umum, tidak bisa memengaruhi peradilan," kata profesor hukum Marion Albers dari Universitas Hamburg kepada DW.

Pidato di parlemen memang dilindungi oleh konstitusi Jerman Grundgesetz di bawah Pasal 46, yang menyatakan bahwa pidato tersebut tidak boleh digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk menuntut anggota parlemen. Satu-satunya pengecualian adalah jika pernyataan itu merupakan penghinaan pribadi yang memfitnah.

Puncak gunung es

Birgit Malsack-Winkemann bukanlah satu-satunya anggota lembaga peradilan yang punya kecenderungan ultra kanan. Thomas Seitz, seorang anggota parlemen AfD dan juru bicara partainya untuk urusan hukum, adalah mantan jaksa penuntut dari negara bagian Baden-Württemberg.

Di akun Facebooknya, Thomas Seitz telah menerbitkan pernyataan rasis, yang ditanggapi oleh negara bagian asalnya dengan memecat dia dari layanan kehakiman dengan alasan bahwa komentarnya memberikan alasan untuk meragukan kesetiaannya pada konstitusi. Pengadilan menerima keputusan itu dan menyatakan bahwa kata-kata dan gambar yang digunakan Thomas Seitz telah melanggar kewajibannya untuk menunjukkan netralitas, ketidakberpihakan, dan kesetiaan pada konstitusi Jerman, yang merupakan kewajiban seorang pegawai negeri.

Awal bulan ini, Jens Maier, seorang hakim dari negara bagian Schsen yang bergabung dengan AfD pada 2013, dikirim ke pensiun dini. Seperti Malsack-Winkemann, dia juga pernah menjadi anggota Bundestag antara 2017 dan 2021 dan ingin kembali bekerja sebagai hakim setelah kehilangan kursinya.

Putusan untuk mendorong dia pensiun adalah sejumlah pidatonya di rapat umum sebelum dia menjadi anggota parlemen, serta postingan media sosial yang meragukan kenetralannya. Dia misalnya menyebut peringatan Jerman tentang Holocaust sebagai "sekte rasa bersalah" dan mengungkapkan penghargaan atas kebijakan-kebijakan Nazi. Intelijen domestik Sachsen memasukkan Jens Maier ke dalam daftar ekstremis kanan.

Kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat memang dilindungi dalam konstitusi Jerman. Sama seperti warga negara biasa, seorang hakim memiliki kebebasan berpendapat, mereka dapat menjadi anggota partai, mereka dapat membuat pernyataan politik di depan umum - selama tidak menunjukkan bahwa dia menentang nilai-nilai dasar konstitusi.

"Dari sudut pandang saya, kasus-kasus seperti kasus Birgit Malsack-Winkemann dan Jens Maier hanyalah puncak gunung es," kata ahli hukum Andreas Fischer-Lescano dari Universtas Kassel kepada DW. "Masalah ekstremis sayap kanan dalam pelayanan publik, tidak hanya di kalangan polisi dan militer, tetapi telah memengaruhi semua bidang pelayanan publik, termasuk guru dan hakim."

Bagaimana Menyaring PNS yang moderat?

Tetapi penyaringan yang lebih ketat bukanlah jalan ke depan, kata Andreas Fischer-Lescano. Pada tahun 1950, pemerintah kanselir pertama Jerman Barat, Konrad Adenauer, mengeluarkan dekrit yang memerintahkan bahwa penentang "tatanan dasar demokrasi bebas" harus diberhentikan dari layanan sipil. Apa yang disebut "dekret Adenauer" diarahkan terutama terhadap organisasi sayap kiri dan komunis, dan mencerminkan pembersihan radikal anti-komunis di era McCarthy di Amerika Serikat.

Pada tahun 1972, pada saat gerakan teroris sayap kiri RAF di Jerman, pemerintah Willy Brandt memperkenalkan "Radikalenenlass" (keputusan anti-radikal). Putusan Ini mengamanatkan untuk memeriksa pegawai negeri dan pelamar atas kesetiaan mereka pada konstitusi.

Sekitar 3,5 juta PNS dan pelamar saat itu diperiksa sampai SK itu dihapuskan pada 1980-an karena dinilai berlebihan dan tidak proporsional. Sekitar 1.250 guru, pekerja pos, atau masinis kereta api tidak dipekerjakan dan 260 orang diberhentikan. Kebanyakan dari mereka adalah aktivis kiri.

"Setiap orang yang memasuki layanan publik berada di bawah kecurigaan ekstremisme, dengan efek yang sama pada sayap kiri dan ultra kanan," kata Andreas Fischer-Lescano. Karena itu dia menolak saran untuk pengintaian baru yang lebih luas, atau pembatasan kebebasan berekspresi.

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser telah mengusulkan penyederhanaan prosedur untuk memberhentikan seorang hakim dari jabatannya. Andreas Fischer-Lescano setuju, "Ini tidak berarti menghapus jalur hukum, hanya mempercepat prosesnya."

Sebuah laporan pemerintah yang dirilis pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa lebih dari setengah kepemimpinan kementerian kehakiman pertama di Jerman Barat pascaperang adalah mantan anggota organisasi Nazi NSDAP, termasuk puluhan mantan anggota paramiliter SS.

Sekarang, lebih dari tujuh dekade sejak berdirinya Republik Federal Jerman, penggerebekan terhadap ekstremis ultra kanan, yang diduga merencanakan untuk menggulingkan pemerintah demokratis Jerman, kembali menimbulkan pertanyaan tentang ekstremis ultra kanan di Lembaga peradilan Jerman.

hp/yf