Langkah Maju Bidang HAM Tahun 2011

Bagi komisaris tinggi urusan hak asasi manusia, Navi Pillay, 2011 adalah "tahun yang istimewa“. Karena di seluruh dunia, orang dalam jumlah besar menuntut secara terbuka hak-hak mereka. Langkah-langkah terbesar tampak di sejumlah negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Di negara-negara itu, "jutaan orang dari berbagai lapisan masyarakat ikut dalam perjuangan bagi hakekatnya sebagai manusia“.

Sebagai kelanjutannya gerakan ini juga timbul di Madrid, New York, London, Santiago dan tempat-tempat lain, walaupun dalam konteks yang berbeda. Bagi Pillay, "orang-orang tersebut menghidupkan kembali janji-janji dalam deklarasi PBB bagi hak asasi manusia“ dan sekarang menuntut "kebebasan dari rasa takut dan bahaya".

Angin Sejuk di Jenewa

Neraca positif dari tahun 2011, walaupun tidak terlalu dipenuhi eforia, juga ditarik Theodor Rathgeber dari organisasi Jerman Forum Hak Asasi. Bagi lebih dari 50 organisasi non pemerintah, yang ikut dalam forum itu, Rathgeber memantau secara teratur perundingan yang berjalan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Di sana Rathgeber merasakan "angin sejuk baru" tahun ini. Biar bagaimanapun, badan yang terdiri dari 47 negara itu dengan suara mayoritas mensahkan resolusi baru untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Mereka juga memutuskan pembentukan misi untuk mengamati perkembangan di Belarusia. Semua keputusan ini "hampir seperti sensasi baru“, demikian penilaian Rathgeber. Karena ketika Dewan Hak Asasi didirikan tahun 2006, sebagian besar negara anggota menuntut penghapusan instrumen resolusi bagi negara tertentu dan misi pengamat.

Libya Dikecualikan

Sensasi bermakna ganda tampak dalam sidang istimewa Dewan Hak Asasi mengenai situasi di Libya akhir Februari lalu. Saat itu di Jenewa, ketika debat masih berlangsung, Duta Besar Libya di PBB menyatakan pemisahan diri dari rejim di bawah Muammar Gaddafi. Kemudian Dewan Hak Asasi memutuskan dikeluarkannya Libya. Dua hal itu belum pernah terjadi dalam 60 tahun sejarah badan tersebut dan pendahulu-pendahulunya, yaitu komisi hak asasi.

November lalu, Dewan Hak Asasi PBB mengakhiri putaran pertama proses pemeriksaan teratur baru atas situasi hak asasi di semua negara anggota PBB, yang berjumlah 194. Proses itu mulai diadakan 2006 lalu. Rathgeber juga menarik kesimpulan positif dalam hal ini. Ia berpendapat "sangat mengesankan, bahwa semua negara ikut serta dalam proses pemeriksaan, dan menyerahkan laporan tepat waktu“.

Proses baru tampaknya memberikan dorongan tersendiri, ujar Rathgeber. Sementara dalam komisi-komisi yang mengurus kesepakatan sistem-sistem hak asasi PBB, yang harus mengawasi penjagaan konvensi-konvensi pelarangan penyiksaan, diskriminasi ras dan pelanggaran hak asasi lainnya, negara-negara anggota terlambat menyerahkan laporan sampai delapan atau sepuluh tahun.

Kesempatan bagi Masyarakat Sipil

Dalam proses pemeriksaan baru, keikutsertaan dalam debat tentang laporan situasi HAM dari 194 negara sangat besar dan intensif. 160 negara mengajukan lebih dari 20.000 pertanyaan atas laporan-laporan tersebut. Selain itu, di banyak kasus juga ada laporan bersifat kritis dari organisasi non pemerintah. Pemerintah negara bersangkutan kemudian harus memberikan reaksi di depan Dewan Hak Asasi PBB.

Di samping semua kemajuan positif itu, pengamat Forum Hak Asasi Jerman mengkritik "peranan ganda" Barat. Anggota kelompok-kelompok Barat dalam PBB, yang mencakup AS, Kanada dan sebagian besar negara Eropa, memang "terbuka, bisa diandalkan dan bersedia membantu, dalam masalah situasi hak asasi", demikian Rathgeber.

Tetapi negara-negara Barat "menunjukkan kebutaan besar terhadap tema-tema penting yang relevan dengan hak asasi, seperti misalnya naiknya harga bahan pangan di pasar dunia dan masalah-masalah lain serupa itu“. Negara-negara Barat bertingkah "seolah masalah-masalah ini tidak berkaitan dengan hak asasi manusia". Rathgeber menambahkan, sikap Barat dalam masalah-masalah ini memalukan.

Pillay Lihat Awal Baru

Bagi komisaris tinggi bagi HAM di PBB, Navi Pillay, "awal baru bagi HAM tahun 2011", terutama di Afrika Utara dan Timur Tengah hanya dapat berjalan karena penggunaan internet, telefon seluler dan media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Karena sarana komunikasi modern ini, "pemerintah jelas kehilangan monopoli bagi penyebaran informasi, dan tidak dapat menyensor isinya," demikian ditekankan komisaris tinggi PBB itu dengan perasaan puas, dalam pesannya berkaitan dengan Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) tahun ini. Dengan adanya sarana komunikasi baru, hari ini seluruh dunia "dapat ikut melihat nasib-nasib nyata manusia dan perjuangan bagi kebebasan dan HAM lewat pancaran langsung“.

Bagi Navi Pillay, itu adalah pengalaman yang menggembirakan. Ia mengatakan, tahun 2011 hak asasi manusia meluas seperti virus. Dan walaupun ada berbagai masalah dan kegagalan, seperti misalnya kasus aktual Suriah dan Mesir yang diakuinya, komisaris tinggi PBB itu tetap optimis, bahwa kemajuan ini akan terus melaju tahun depan.

Andreas Zumach / Marjory Linardy

Editor: Hendra Pasuhuk