1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Korea Selatan Terima Keputusan IAEA soal Limbah Fukushima

7 Juli 2023

Korea Selatan pada hari Jumat (07/07) akhirnya menghormati keputusan IAEA yang memberikan lampu hijau atas rencana Jepang membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut.

https://p.dw.com/p/4TXpS
Direktur Jenderal IAEA Grossi mengunjungi PLTN Fukushima
Korsel terima keputusan IAEA soal pembuangan air limbah nuklir Jepang ke lautFoto: The Associated Press/REUTERS

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengatakan pada hari Jumat (07/07) bahwa pihaknya menghormati keputusan International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Badan Energi Atom Internasional atas rencana Jepang membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut.

Setelah IAEA memberikan lampu hijau atas rencana Tokyo, Seoul mengumumkan penilaiannya sendiri meskipun masih ada kekhawatiran soal keselamatan di beberapa negara tetangga dan tanda-tanda reaksi penolakan dari konsumen.

"Berdasarkan tinjauan terhadap rencana pengolahan air kontaminasi yang diajukan oleh Jepang, kami telah mengonfirmasi bahwa konsentrasi bahan radioaktif masih memenuhi standar untuk dibuang ke laut," ujar Bang Moon-kyu, Menteri Badan Koordinasi Kebijakan Korea Selatan, dalam sebuah konferensi pers.

"Dengan demikian, rencana tersebut memenuhi standar internasional termasuk standar IAEA," tambahnya.

Wisata Radiasi Nuklir di Fukushima

Memenuhi standar internasional

Bang Moon-kyu mengatakan bahwa Korea Selatan menghormati sepenuhnya tinjauan IAEA karena laporan tersebut didasarkan pada analisis para ahli global, yang dibentuk oleh badan internasional yang terpercaya.

Rencana pembuangan air limbah radioaktif hasil PLTN Fukushima itu juga diharapkan "tidak akan berdampak pada wilayah kelautan kita," kata Bang.

Seoul telah melakukan peninjauan sendiri terhadap rencana Tokyo untuk melepaskan lebih dari satu juta ton air radioaktif Fukushima, yang sebagian besar telah digunakan untuk mendinginkan reaktor yang hancur akibat tsunami pada Maret 2011.

Bang mengatakan bahwa penilaian Korea Selatan bergantung pada pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan Jepang dan pihaknya akan melakukan peninjauan lebih lanjut jika terdapat perubahan.

Direktur Jenderal IAEA Grossi mengunjungi PLTN Fukushima
Korea Selatan dan warga lokal Fukushima khawatir rencana pembuangan air limbah nuklir ke laut akan mengancam keselamatanFoto: The Associated Press/REUTERS

Khawatir soal masalah keselamatan

Pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol telah mengambil sikap tegas terhadap proposal pembuangan air limbah Jepang tersebut, karena Seoul tengah meningkatkan hubungannya dengan Tokyo, meskipun rencana itu kini menjadi isu yang diperdebatkan oleh para konsumen lokal yang peduli akan keselamatan.

Pengumuman itu muncul ketika Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi tiba di Korea Selatan pada hari Jumat (07/07) atas kunjungan tiga harinya guna menjelaskan hasil temuan dan tinjauan IAEA setelah pihaknya menyetujui rencana Jepang pada pekan ini.

Pada hari Kamis (06/07), sekelompok anggota parlemen Korea Selatan dari partai oposisi utama Partai Demokratik mengadakan konferensi pers yang menyerukan kepada Jepang untuk mempertimbangkan cara lain dalam menangani air limbah tersebut, salah satunya mengubur air limbah tersebut di bawah tanah atau melalui penguapan.

Cina larang impor makanan Jepang

Otoritas bea cukai Cina pada hari Jumat (07/07) mengatakan akan melarang impor makanan dari 10 prefektur Jepang, setelah rencana Tokyo untuk melepaskan air limbah nuklir ke laut mendapat persetujuan.

"Bea Cukai Cina akan terus mempertahankan tingkat kewaspadaan tinggi," kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan daftar prefektur Jepang yang terkena dampak larangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Kamis (06/07) mengatakan bahwa laporan IAEA tidak dapat digunakan sebagai "lampu hijau" untuk rencana pembuangan air limbah nuklir. Cina juga memperingatkan bahwa akan ada risiko terhadap kesehatan manusia.

Cina pada hari Jumat (07/07) juga menyebutkan bahwa, "Jepang masih memiliki banyak masalah dalam hal keabsahan pembuangan air limbah ke laut, keandalan peralatan pemurnian, dan kelengkapan rencana peninjauan."

kp/ha (Reuters, AFP)