Kontrol Senjata dan Tabu Politik AS

Bandingkan dengan Amerika Serikat. Dua pembantaian terpisah terjadi hanya selang beberapa pekan dan bertepatan dengan kampanye presiden. Tapi hingga kini, tak ada debat nasional di negara itu tentang kekerasan bersenjata.

Bersamaan dengan menyebarnya berita mengenai penembakan, perhatian dengan cepat berfokus pada para korban dan motif serta latar belakang pelaku, baik secara psikologis maupun ras. Tak pernah ada debat publik dalam kedua kasus itu yang betul-betul mengarah kepada aturan mengenai kepemilikan senjata sebagai faktor potensial yang memungkinkan kejahatan terjadi.

Tak Ada Aturan Baru

Terutama, kedua kandidat presiden sebisa mungkin menjauh dari debat serius tentang kekerasan bersenjata di Amerika.

Dalam pernyataan terkait isu ini, Presiden Barack Obama bersumpah untuk mencari konsensus demi mengurangi kekerasan senjata dan beralasan bahwa langkah-langkah untuk melakukan itu harus „masuk akal.“ Dia juga menegaskan dukungan secara umum atas larangan terhadap senjata serbu tanpa secara khusus menyebut ukuran yang dipakai untuk mencapai itu.

Sementara, lawannya dari kubu Republik Mitt Romney mengatakan dia tidak berpikir bahwa Amerika memerlukan aturan hukum yang lebih keras dalam soal kontrol senjata api. „Kadang-kadang kita berharap bahwa hanya dengan mengubah aturan, maka kita akan membuat semua hal yang buruk menjauh. Tidak akan“ kata Romney.

Ini tidak mengherankan, karena Partai Republik secara tradisional dekat dengan para pembela hak-hak kepemilikan senjata api, khususnya National Rifle Association NRA, yang tidak diragukan lagi merupakan kelompok lobi paling efektif. Itulah yang membuat partai republik tidak gatal untuk sebuah debat nasional tentang pengawasan senjata.

Tapi ada apa dengan Demokrat, yang pada masa lalu mendorong aturan hukum yang lebih ketat atas kepemilikan senjata, juga tidak banyak bicara soal ini?

Topik Radioaktif

“Isu senjata telah menjadi seperti radioaktif bagi dua partai politik besar kami,” kata Kristin Goss, seorang ahli politik senjata di Duke University,Durham, North Carolina kepada DW.

Ada persepsi diantara para Demokrat, tambah Goss, bahwa kekalahan partai di parlemen pada tahun 1994 serta kekalahan Al Gore di kandangnya, serta pemilihan presiden tahun 2000 adalah akibat dukungan mereka terhadap upaya mengontrol kempemilikan senjata api.

Meski, pandangan itu pada dasarnya tidak didukung oleh penelitian ilmiah, namun itu menjadi pengetahuan di kalangan Demokrat dan berakibat mereka memperlakukan ini dengan cara yang sangat hati-hati, kata Goss.

Robert Spitzer, seorang profesor politik di State University of New York, Cortland sekaligus pengarang buku “Politik Pengawasan Senjata” sepakat. Ia menunjuk pada fakta bahwa presiden Obama, pada awal karirnya mendukung hukum yang lebih keras, namun setelah berkuasa, menyerah pada lobi senjata dengan menandatangani aturan hukum yang memperbolehkan orang untuk membawa senjata secara tersembunyi ke taman nasional dan koper dalam perjalanan kereta api.

“Itu adalah langkah-langkah kecil, namun itu didorong oleh lobi senjata,” kata Spitzer.

Perubahan Gelombang

Seberapa banyak gelombang telah berbalik arah melawan kontrol senjata, ironisnya, dibuktikan dengan fakta bahwa hingga 2004, Mitt Romney berdiri pada posisi yang tidak banyak berbeda dari Obama.

Sebagai Gubernur Massachusetts, Romney menandatangani aturan mengenai larangan senjata serbu menjadi aturan negara bagian pada tahun 2004, bersamaan dengan habis masa berlakunya aturan yang ditandatangani Presiden Bill Clinton, sepuluh tahun sebelumnya.

Tentu saja Romney pada hari-hari belakangan ini tidak mau mengingat pendirian lamanya tentang kepemilikan senjata, kata Ross. Hari-hari belakangan, Romney dan Obama, sekali lagi ada di posisi yang sama: mereka ingin menjauh dari isu tersebut.

Karena kedua kandidat dan partai mereka percaya bahwa mengangkat isu kekerasan bersenjata sebagai sebuah topik bisa menjadi bumerang, karena itu masalah ini harus dijauhkan dari debat politik.

„Jadi kami ada dalam situasi, di mana insiden kekerasan bersenjata secara esensial telah dipisahkan dari kebijakan soal senjata di Amerika dan itulah yang diinginkan para pelobi senjata,“ kata Spitzer.

Yang pasti, ada beberapa suara politik yang mencoba untuk maju dalam isu ini, seperti walikota New York Michael Bloomberg dan sejumlah orang lainnya, namun upaya mereka kelihatannya akan berumur pendek.

Knigge, Michael DW (ab/ hp)