Kep. Solomon: Cina Tidak Boleh Bangun Pangkalan Militer

Sehari setelah pejabat kedua negara menyepakati rancangan perjanjian keamanan, Perdana Menteri Kep.Solomon, Manasseh Sogavare buru-buru menjamin tidak akan mengizinkan Cina membangun pangkalan militer di wilayahnya, ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (1/4).

"Pemerintah menyadari konsekuensi keamanan dari pangkalan militer (Cina). Kami tidak lengah untuk membiarkan inisiatif semacam itu direalisasikan.”

Dalam keterangannya, Sogavare tidak merinci isi kesepakatan. Dari naskah rancangan perjanjian yang bocor ke publik belum lama ini, kapal-kapal perang Cina mendapat izin menggunakan pelabuhan di Kep. Solomon untuk keperluan logistik. 

Sontak, suara protes dari negara-negara jiran mulai bermunculan. Kamis (31/3) kemarin, Federasi Negara-negara Mikronesia (FSM) mendesak Kep. Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian, atas dasar "kekhawatiran yang besar soal isu keamanan.” 

Keberadaan militer Cina dikhawatirkan akan menyeret negara-negara kepulauan Pasifik ke dalam konflik antara Beijing dan Amerika Serikat. 

Hal senada diungkapkan Selandia Baru, yang mengatakan perjanjian dengan Cina membahayakan kerjasama keamanan regional, terutama dengan Australia.

Ekspansi militer Cina

Cina sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan. 

Australia mengkhawatirkan Cina bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, namun mengimbau negara-negara lain untuk waspada.

"Mereka ingin membangun pelabuhan militer di Papua Nugini. Mereka sudah punya satu di Sri Lanka, dan mereka tentu saja akan mencari wilayah lain untuk membangun infrastruktur serupa,” kata Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, dalam wawancara dengan Sky News.

"Keberadaan militer Cina di Kepulauan Solomon akan mendorong Australia memperkuat armadanya di kawasan", imbuh menhan Australia itu. Republik yang terdiri atas enam pulau besar itu terletak pada posisi strategis dan menjadi gerbang bagi Australia menuju kawasan timur dan utara Pasifik.

"Cina menjadi sangat agresif. Taktik yang mereka gunakan terhadap negara-negara kepulauan kecil patut diwaspadai,” ujar Dutton.

Kementerian Luar Negeri Cina Kamis (31/3) kemarin merilis pernyataan menepis kekhawatiran Canberra dan negara Oseania lain. "Kerjasama keamanan Cina dan Kepulauan Solomon tidak membidik pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain,” tulis kemenlu di Beijing dalam sebuah keterangan pers. 

Menurut bocoran rancangan naskah perjanjian, Cina bisa diminta untuk mengirimkan aparat kepolisian, personil militer dan angkatan bersenjata lain ke Kepulauan Solomon, "untuk membantu menegakkan ketertiban sosial.”

Pemerintah di Honiara juga mengizinkan kapal perang Cina menggunakan pelabuhannya untuk mengisi bahan bakar atau menutupi kebutuhan logistik lain.

rzn/as (ap,rtr)