Kemerdekaan Catalonia Belum Final

Pasca pengumuman Presiden Catalonia Carles Puigdemont yang menunda deklarasi kemerdekaan Catalonia, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menggelar rapat darurat kabinet, Rabu (11/10). Pasca-pertemuan tersebut, pemerintah Spanyol pun memutuskan untuk meminta pejabat Catalonia mengklarifikasi keputusan mereka menunda deklarasi kemerdekaan. 

"Kabinet telah setuju untuk meminta konfirmasi resmi dari pemerintah Catalonia terkait apakah mereka telah mendeklarasikan diri untuk merdeka atau tidak," kata Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. "Jawaban dari Presiden Catalonia akan menentukan langkah yang akan diambil pada beberapa hari mendatang." Ia berjanji akan tetap bertindak "secara berhati-hati dan bertanggung jawab".

Penundaan deklarasi hanya ‘simbol‘

Berbeda dengan pernyataan Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria, dalam konferensi pers sebelum rapat kabinet, yang mengatakan pemerintah tidak berencana untuk segera melakukan pembicaraan. "Negosiasi dalam demokrasi diadakan di dalam hukum," katanya. Ia menambahkan bahwa Puigdemont tidak memiliki hak untuk bertindak berdasarkan "undang-undang yang tidak ada, referendum yang tidak pernah terjadi serta kehendak rakyat Catalan yang ingin mereka akomodasi. "Deklarasi yang ditantangani Puigdemont dengan dukungan kelompok separatis tersebut dianggap 'hanya tindakan simbolis'.

Salah satu kemungkinan pilihan pemerintah Spanyol adalah menerapkan Konsitusi Pasal 155, yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengambil sebagian kendali atau kontrol penuh atas 17 wilayahnya, jika mereka tidak patuh pada kewajiban hukum mereka. 

Juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull menyampaikan kepada Radio Catalunya, langkah pemerintah Spayol pada rapat hari Rabu ini akan memperlihatkan seperti apa kemungkinan dialog dengan pemerintah Spanyol dan "dunia internasional akan memantau". Jordi Turull menegaskan jika pemerintah Spanyol pada akhirnya memutuskan untuk mencampuri otonomi daerah, maka artinya Madrid tidak ingin menjalin dialog dan Catalonia akan melanjutkan desakannya untuk merdeka dari Spanyol.

Ruang dialog hindari krisis politik dan ekonomi

Gejolak di Catalonia ini membuat pemerintah Spanyol beresiko kehilangan kendali atas kestabilan negaranya. Bahkan keinginan merdeka Catalonia dianggap menjadi krisis politik terburuk pasca kudeta militer pada tahun 1981. Pemerintah Spanyol sadar betul posisi tawar yang dimiliki kawasan industri kaya berpenduduk 7,5 juta tersebut. Selama ini, Catalonia memang menjadi penyumbang seperlima produk domestik brutto Spanyol. Kekuatan ekonomi ini pula yang membuat Catalonia ingin merdeka karena merasa apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat.

Juan Torres Lopez, direktur Ekonomi Terapan di Universitas Seville, mengatakan kepada DW bahwa, jika Catalonia merdeka maka situasinya akan semakin 'kacau'. Ia menambahkan "Pemimpin partai CUP mengatakan mereka akan memberlakukan kontrol modal, dan pengumuman yang dilakukan hanya memperlihatkan kebodohan mereka sendiri dan kurangnya kapasitas untuk memimpin negara manapun." Bagi Torres Lopez, pemisahan diri sepertinya tidak akan terjadi. "Saya pikir kemungkinan Republik Catalan benar-benar diproklamasikan adalah nol."

Namun, ekonom tersebut juga memperingatkan bahwa ketidakpastian politik yang terjadi saat ini akan memakan korban. "Ketidakstabilan ini tidak gratis," katanya. Ia menambahkan bahwa kemungkinan ada "perlambatan dalam aktivitas di Catalonia." Sektor pariwisata dan aktivitas industri termasuk di antara yang terkena dampak, tidak hanya di Catalonia, tapi di seluruh Spanyol, dan tak tertutup kemungkinan berimbas ke negara lainnya di Eropa.

ts/ml (AFP, AP)