Kemana Janji Muluk Ahmadinejad?

Tak sedikit janji besar yang disampaikan oleh Mahmud Ahmadinejad di awal masa jabatannya, 2005. Hasil minyak bumi Iran “akan bisa dinikmati di meja makan oleh setiap keluarga”. Presiden baru Iran itu juga mengatakan, ia akan menciptakan lapangan kerja baru untuk dua juta orang setiap tahunnya, ungkapan tunakarya akan kadaluwarsa dan laju inflasi akan menukik ke bawah 10%.

Delapan tahun kemudian, di akhir masa jabatan keduanya, kenyataan di Iran jauh berbeda. Angka resmi menunjukkan inflasi pada 30%, tingkat pengangguran berkisar pada 12% dan di sektor ekonomi terjadi pertumbuhan negatif. Diduga, bahkan angka-angka inipun sekedar kosmetik.

Pakar ekonomi Iran, Fereydoun Khavand menilai, Ahmadinejad sejak awal tidak memiliki kebijakan ekonomi yang pasti. “Satu-satunya program yang ia jalankan, bila bisa disebut begitu, berdasarkan populisme,“ ungkapnya. Meski begitu, iapun mengakui bahwa Ahmadinejad berhasil merealisasi sejumlah kebijakannya yang populis, seperti subsidi bagi penduduk pedesaan, dan apa yang disebut sebagai “dana perkawinan” untuk pasangan muda.

Depreseasi Mata Uang dan Stagnasi

Janji pupus Ahmadinejad termasuk kegagalan menstabilkan nilai tukar mata uang Iran. Sejak 2011, nilai mata uang Rial melemah lebih 60% terhadap Dolar. Ini juga mendorong tinggi inflasi. Di awal pemerintahan Ahmadinejad, inflasi berkisar pada 12%, kini organisasi internasional memperkirakan inflasi bergerak antara 40-60%. Harga-harga melejit terutama di sektor pangan, perumahan dan transportasi publik.

Ekonomi Iran selain itu tersungkur akibat sanksi-sanksi Barat. Sebelum Ahmadinejad memerintah, ekonomi Iran sehat dengan laju pertumbuhan pada 7%. Sekarang terjadi pertumbuhan negatif, meskipun dana moneter internasional (IMF) memprediksi sedikit perbaikan di tahun 2014. "Tanpa pertumbuhan, tidak mungkin bisa membuka lapangan kerja”, jelas Khavand merujuk pada janji dua juta tempat kerja setiap tahun. Nyatanya, Ahmadinejad hanya berhasil membuka14.000 pekerjaan baru.

Prioritas pada Kebijakan Luar Negeri

Sebelum sanksi internasional membatasi ekspor minyak bumi pada 2012, Iran untuk beberapa tahun bisa membanggakan pemasukan yang relatif tinggi. Namun menurut Khavand, dana itu disalurkan ke sektor-sektor yang salah. Sebagian besar anggaran digunakan untuk mengimpor produk luar negeri dan pemekaran aparat pemerintah. Kemudian banyak dana yang dialirkan untuk agenda keamanan dan politik luar negeri Iran: "Dengan begitu organisasi dan kelompok yang dekat dengan pemerintah republik Islam ini mendapatkan dukungan dana, seperti kaum Hisbullah di Libanon dan Hamas di Palestina,” ungkap Khavand.

Ekonom yang menyebut masa jabatan Ahmadinejad sebagai “tahun-tahun bencana bagi ekonomi Iran”, menilai keterpurukan Iran diperburuk oleh sanksi internasional serta mismanajemen dan berbagai kesalahan yang dibuat sendiri"

Konstitusi Iran Yang Rentan

Sementara itu dari segi politis, akhir dari era Ahmadinejad menunjukkan perpecahan internal akibat perebutan kekuasaan. "Delapan tahun masa jabatan Ahmadinejad telah memperlihatkan kerentanan konstitusi Iran dan sistim pemerintahannya," ungkap Mehran Barati anggota oposisi yang tereksil. Kepada DW dikatakannya, “Presiden, sebagai pucuk eksekutif Iran tidak berpeluang untuk memerintah sendiri, meskipun ia dipilih oleh ulama tertinggi negaranya”

"Adanya konflik kekuasaan menyebabkan kesulitan dalam mencari jalan bersama bagi negara," kata Barati. Aktifis oposisi ini juga tidak melihat bakal adanya perubahan mendasar pada kebijakan dalam maupun luar negeri, terutama sehubungan dengan ambisi nuklir Iran. Menurut dia, "Ideologi republik Islam itu begitu kuat saat ini, sehingga siapapun pengganti Ahmadinejad, konflik dengan masyarakat internasional akan berlanjut.”