Banyak Jihadis dari Jerman di Suriah dan Irak warga Jerman

Pemerintah Jerman menerangkan ada lebih dari 1.000 jihadispendukung ISISyang meninggalkan Jerman dan pergi ke Suriah atau Irak untuk mendukung organisasi teroris, media Jerman melaporkan hari Minggu (20/5).

Angka itu disebutkan pemerintah ketika menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Kiri Die Linke di parlemen, kata surat kabar dari grup media Funke.

Dalam jawabannya, pemerintah Jerman juga mengutip pejabat keamanan yang mengatakan bahwa lebih dari separuh dari mereka yang meninggalkan Jerman untuk pergi zona konflik memiliki kewarganegaraan Jerman dan memegang paspor Jerman.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah simpatisan ISIS yang pergi ke luar negeri. Namun frekuensi kepergiannya melambat dibanding dua tahun lalu.

Usulan pencabutan kewarganegaraan tidak konstitusional?

Puluhan jihadis asal Jerman masih berada di penjara-penjara Suriah, Irak dan Turki, namun banyak yang lain yang sudah kembali ke Jerman, termasuk perempuan dan anak-anak, kata laporan itu.

Selanjutnya diberitakan, selama perundingan koalisi antara kubu konservatif Uni Kristen pimpinan Kanselir Angela Merkel dan Partai Sosial Demokrat SPD, disepakati bahwa para jihadis yang kembali dari zona konfik dan memiliki kewarganegaraan ganda akan dicabut kewarganegaraan Jermannya, jika ada bukti mereka telah ikut berperang bersama milisi teroris.

Rencana ini dikritik Partai Kiri. Jurubicara urusan dalam negeri Partai Kiri, Ulla Jelpke, menyebut usulan itu "tidak konstitusional." Kepada surat kabar kelompok media Funke dia juga mengatakan, tindakan seperti itu akan turut menghukum warga Jerman yang telah berjuang bersama milisi Kurdi melawan ISIS.

Penuntutan hukum dan program deradikalisasi

Anggota parlemen dari SPD Uli Grötsch juga menolak usulan pencabutan kewarganegaraan, meskipun partainya menyetujui langkah itu dalam kesepakatan koalisi.

"(Langkah) Ini lebih besifat simbolis, ketimbang bermanfaat secara politik," katanya. Grötsch mengatakan, yang sangat dibutuhkan dan harus dituntut saat ini adalah penuntutan hukum dan program deradikalisasi.

Namun, jurubicara urusan dalam negeri dari Uni Demokrat Kristen CDU, Armin Schuster, membela usulan pencabutan kewarganegaraan. Dia mengatakan, seorang pendukung teroris yang bukan warga negara Jerman lagi bisa ditolak masuk di perbatasan.

hp/vlz (dpa, kna)