Kasus Terus Meningkat, Sejumlah Negara Perketat Kebijakan

Hingga Rabu (15/04) siang jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 1.982.552 kasus, di mana sebanyak 126.753 orang di antaranya meninggal dunia. Sejumlah negara pun terus gencar terapkan berbagai kebijakan guna menekan laju penyebaran virus corona, antara lain negara-negara Asia Tenggara.

Vietnam yang hingga kini belum melaporkan adanya angka kematian mengumumkan akan menjatuhkan denda bagi mereka yang menyebarkan berita palsu terkait virus corona di media sosial. Mereka yang terbukti bersalah akan didenda 10 hingga 20 juta dong atau setara 6,7 hingga 13,4 juta rupiah. Nilai ini setara dengan tiga hingga enam bulan UMR di Vietnam. Tercatat sedikitnya ada 267 kasus positif COVID-19 di Vietnam.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Singapura mewajibkan orang yang hendak keluar rumah untuk menggunakan masker pelindung wajah. Mereka yang kedapatan tidak mematuhi kebijakan tersebut akan didenda 300 dolar Singapura atau setara dengan 32 juta rupiah.

Wakil Perdana Menteri Singapura, Heng Swee Keat, pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang melemah akibat pandemi virus corona. Pernyataannya merujuk kepada laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 3 persen, lebih buruk ketimbang krisis ekonomi global tahun 2008-2009.

Rabu (15/04), Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) memutuskan untuk memperpanjang larangan penerbangan penumpang yang masuk hingga akhir April sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Asosiasi Banker Thailand memprediksi Thailand merugi 1,3 triliun bath atau setara dengan 640 triliun rupiah. Hampir semuanya berasal dari sektor pariwisata yang lumpuh karena pandemi virus corona.

Pemotongan gaji

Sementara itu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern akan memotong gaji pejabat negara sebesar 20 persen. Pemotongan ini akan dilakukan selama enam bulan ke depan untuk membantu ekonomi negara yang terkena dampak pandemi virus corona.

Pemotongan ini berlaku bagi para menteri termasuk dirinya, dan kepala lembaga-lembaga pelayanan publik. Sementara polisi dan tenaga medis tidak akan dikenakan pemotongan. “Ini tentang kepemimpinan. Jika ada waktu untuk menutup celah antara posisi yang berbeda, sekaranglah saatnya,” ujar Ardern, Rabu (15/04).

Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga menyampaikan bahwa warga Jepang harus membatasi 70 persen interaksi dengan orang lain. Pemerintah Jepang saat ini juga mempertimbangkan pemberian bantuan uang senilai 100.000 yen atau 14,4 juta rupiah per orang di tengah krisis ini.

Diberitakan dari Korea Selatan, meski dalam situasi pandemi virus corona tak halangi Korea Selatan untuk menggelar pemilu legislatif. Lebih kurang 43,9 juta warga Korea Selatan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu yang berlangsung hari ini, Rabu (15/04).

Namun, pemilu berlangsung dengan pengawasan yang sangat ketat. Berbagai pembatasan diterapkan untuk memastikan pemilih tidak ada yang berdekatan selama proses pemilu berjalan.

"Kami menggelar pemilu di saat yang sulit dengan adanya pembatasan sosial dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, datanglah ke tempat pemungutan suara, gunakan hak pilih, dan tunjukkan bahwa Korea Selatan adalah milik kalian," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan, Kwon Soon-il, Rabu (15/04) dikutip dari laman Channel News Asia.

Warga Jerman dipulangkan

Sekitar 225.000 warga Jerman yang terdampar di luar negeri karena larangan penerbangan internasional yang diterapkan sejumlah negara karena pandemi virus corona dilaporkan telah dipulangkan pemerintah Jerman melalui operasi repatriasi.

Operasi repatriasi ini sudah berjalan selama satu bulan terakhir. Namun Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan masih ada warga Jerman yang terjebak di beberapa negara antara lain Afrika Selatan, Argentina, dan Peru.

Rabu (15/04), Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu dengan 16 pemimpin negara bagian Jerman membahas langkah-langkah yang diambil untuk menekan laju penyebaran virus corona setelah batas waktu kebijakan pembatasan di negara tersebut berakhir 19 April mendatang.

Sementara itu, Komisi Eropa dilaporkan siap mengumumkan “peta jalan keluar“ atas kebijakan lockdown yang  diambil negara-negara Eropa.

rap/vlz (AFP, Reuters, dpa)