Merkel Tolak Usulan Regulasi Islam di Jerman

Pemerintah koalisi Jerman mengatakan tidak punya rencana untuk memperkenalkan apa yang disebut "Undang-undang Islam", setelah anggota parlemen dari partai  CDU mengusulkan rangkaian aturan untuk meregulasi praktik Islam di Jerman.

Wakil ketua partai CDU Julia Klöckner dan komite eksekutif CDU Jens Spahn, melontarkan gagasan guna meningkatkan dukungan bagi Partai Kristen Demokrat(CDU) menjelang pemilihan umum bulan September 2017, dengan mengatur praktik kaum Muslim di Jerman dan pendaftaran masjid. Salah satu usulan regulasi itu di antaranya, penggunaan bahasa Jerman untuk khotbah di masjid. 

Kanselir Jerman Angela Merkel, yang mencalonkan kembali untuk periode keempat jabatannya sebagai kepala pemerintahan Jerman, mengalami penurunan dukungan pemilih, akibat kebijakan "pintu terbuka" bagi para pengungsi. Hampir satu juta imigran yang sebagian besar beragama Islam masuk ke Jerman sejak tahun 2015.

Namun, juru bicara Merkel, Steffen Seibert menolak gagasan pengaturan semacam itu. "Aturan seperti itu bukan isu penting bagi pemerintah," tandasnya kepada wartawan.

Seibert juga menekankan bahwa pemerintah menjunjung tinggi kebebasan beragama di Jerman, dengan menekankan bahwa hal  tersebut adalah "salah satu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi Jerman".

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal CDU, Ruprecht Polenz, menganggap usulan tersebut sebagai "ide eksentrik kaum populis."

Kehilangan dukungan

Seruan CDU untuk menerapkan  "regulasi Islam" terutama untuk mengatasi kegelisahan di basis paratai konservatif itu, yang sebagian mengatakan bukan tidak mungkin mereka mendukung partai Alternatif untuk Jerman, AfD yang anti imigran.

AfD meraup dukungan signifikan, yakni sekitar 15,5 persen pada akhir 2016, meskipun pertikaian internal dan perang pernyataan anggota partai telah memecah belah partai anti imigran tersebut dan menurunkan dukungan secara signifikan.

Kanselir Merkel dalam musyawarah partai CDU Desember lalu, mendemonstraikan kesiapan untuk kurang kompromi dalam perdebatan imigrasi, dengan menyerukan larangan cadar wajah sepenuhnya, di manapun jika secara hukum dimungkinkan.

ap/as (dpa, Reuters)