Kamboja Gandakan Pengawasan Oposisi di Internet

PBB memperingatkan infrastruktur Internet Gateway yang menjadi gerbang koneksi nasional akan berdampak "buruk pada kebebasan berpendapat dan hak atas privasi." Pengadaan infrastruktur itu dinilai sebagai upaya teranyar diktatur Kamboja, Hun Sen, untuk memberangus perlawanan di negeri yang sejak beberapa tahun terakhir sudah membui belasan pengguna lantaran unggahan di media sosial.

Nasib itu menimpa penyanyi Hip-hop Kamboja, Kea Sokun. Liriknya yang meratapi korupsi dan ketidakadilan banyak digandrungi anak muda. Ketika karya-karyanya itu ditonton jutaan kali di YouTube, polisi berseragam preman datang menangkapnya pada September 2020 silam. "Mereka terus bertanya siapa yang berada di belakang saya," tutur Sokun kepada AFP.

Dia didakwa penghasutan dan mendekam selama setahun di penjara. Menurutnya, Internet Gateway akan semakin "mempersulit warga untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas," kata dia. "Mereka menahan saya untuk mengintimidasi yang lain."

Tahun lalu, seorang pemuda pengidap Autisme dibui selama delapan bulan karena mengirimkan pesan di Telegram yang diyakini menghina pemerintah.

Jika beroperasi secara penuh, Internet Gateway baru milik Kamboja akan menyalurkan semua koneksi melewati satu titik masuk yang diawasi pemerintah. Penyedia layanan internet akan diminta memblokir website atau koneksi yang memengaruhi "pendapatan nasional, keamanan, ketertiban sosial, moralitas, kultur, tradisi dan adat istiadat."

Awal Februari lalu, Dewan HAM PBB mewanti-wanti betapa kekuasaan baru pemerintah Kamboja akan semakin menyusutkan ruang bagi oposisi. Komisi HAM Kamboja (CCHR) juga mengkritik infrastruktur itu sebagai perkembangan yang membahayakan kebebasan berpendapat.

Persekusi digital

Pada tahun 2021, setidaknya 39 warga sipil Kamboja diperingatkan, ditahan atau menjadi buron karena membuat unggahan kritis yang melanggar sensor pemerintah, lapor CCHR.

Pakar keamanan siber Australia, Matt Waren, mengatakan infrastruktur yang baru juga berpotensi memutus akses diaspora di luar negeri untuk tidak mencampuri perdebatan jelang pemilihan umum tahun depan. Kamboja diperintah oleh kekuasaan otoriter Hun Sen sejak hampir 37 tahun.

"Akankah warga Kamboja di luar negeri akan mampu ikut serta dalam dialog sosial selama pemilu?" tanyanya.

Namun, kekhawatiran itu ditepis juru bicara pemerintah, Phay Siphan, yang bersikukuh Internet Gateway hanya akan digunakan untuk memerangi tindak kejahatan siber, melindungi keamanan nasional dan menggandakan pendapatan pemerintah.

Menurutnya pengguna harus mengerti bahwa kebebasan "berpendapat datang dengan tanggung jawab" dan bahwa "menghina atau memanipulasi informasi bisa berdampak pada keamanan nasional atau reputasi yang bersangkutan," imbuhnya.

Menurut Warren, Kamboja mengadopsi kebijakan di Cina yang memonitor dan mengawasi lalu lintas internet secara terperinci. "Kebijakan ini adalah balkanisasi internet," kata dia merujuk pada gelembung digital yang terputus dari dunia luar. "Anda punya internet hanya di Cina, atau di Rusia atau di Arab Saudi, di mana jejaringnya terisolasi dan diawasi."

"Ini bukan sekedar soal sensor, tapi soal kontrol."

Dia menduga pemerintah Kamboja khawatir jika warganya semakin terpengaruh oleh gerakan demokrasi di Myanmar yang menggunakan media sosial untuk berkampanye. Tanpa akses yang bebas, pengguna di kamboja harus menggunakan jejaring virtual pribadi (VPN) yang menyamarkan asal muasal koneksi dan melangkahi sensor.

"Tapi, jika ada pembatasan berjangka panjang oleh pemerintah terhadap akses internet, larangan VPN biasanya akan segera menyusul," kata peneliti digital, Simon Migliano.

rzn/pkp (afp,ap)