Jokowi Ingin TNI-Polri Disiplin: Tak Ikut Urusan Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aparat TNI-Polri tak terlibat urusan demokrasi. Jokowi mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri soal kedisiplinan mereka yang berbeda dengan warga sipil. 

"Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional," tegas Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (01/03). 

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan di acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022. Tahun ini, Rapim TNI-Polri mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'. 

Jokowi mengatakan TNI harus membenahi soal disiplin tentara. Begitu juga kepolisian. 

"Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali," imbuh Jokowi. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan TNI-Polri dilarang ikut urusan demokrasi. Dia memberi contoh semisal anggota di level bawah berbicara semaunya dengan mengatasnamakan demokrasi. 

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh nggak boleh," tekan Jokowi. 

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada," ucap dia. 

Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan kedisiplinan di institusinya masing-masing. Hal ini, tambah Jokowi, agar masyarakat dapat mencontoh sikap disiplin demi terwujudnya disiplin nasional. 

"Seperti ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa, kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. 

Rapim tersebut dihadiri 394 peserta. Kehadiran secara fisik di lokasi pun akan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Peserta rapim yang hadir di lokasi sebanyak 168 orang yang terdiri dari 110 personel TNI dan 58 personel Polri. Sebanyak 226 peserta, terdiri dari 210 personel TNI dan 16 personel Polri, hadir secara online dari 43 lokasi di seluruh Indonesia. 

Selain Jokowi, sejumlah pejabat turut hadir, yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Ketua MK Anwar Usman. 

Jokowi ingatkan jangan undang penceramah radikal 

Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota TNI-Polri tentang kedisiplinan nasional. Jokowi meminta undangan untuk penceramah dikoordinasi oleh kesatuan. 

Jokowi juga mewanti-wanti istri anggota TNI-Polri agar tidak asal memanggil penceramah. Menurut Jokowi, kegiatan itu harus dikoordinasi oleh kesatuan masing-masing. 

"Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan," imbuh Jokowi. 

Jokowi meminta hal-hal detail seperti itu diperhatikan oleh kesatuan di TNI-Polri. Jokowi tidak ingin ada anggota TNI-Polri atau keluarganya mengundang penceramah yang radikal. 

"Kesatuan harus koordinir hal-hal kecil-kecil tadi yang saya sampaikan, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu," ujar Jokowi. (pkp/ha)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Jokowi Ingin TNI-Polri Lebih Disiplin: Tak Bisa Ikut Urusan Demokrasi 

Jokowi Minta TNI-Polri Disiplinkan Keluarga: Jangan Undang Penceramah Radikal