Jokowi Ingin Terapkan Cara Kerja Futuristik di Ibu Kota Baru
26 Februari 2020
Presiden Joko Widodo ingatkan jajarannya agar benar-benar memperhatikan rancang desain maupun sistem kelola otorita Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia ingin di ibu kota baru nantinya dapat diterapkan sebuah cara kerja baru yang lebih futuristik dan lebih fleksibel.
“Sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih efektif,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Perpindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/02).
Dalam rapat terbatas kali ini, Jokowi juga mengungkapkan bahwa pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah dilirik oleh negara-negara di dunia yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru. Karenanya, detail-detail yang berkaitan dengan proses kerja sama antara Indonesia dengan negara lain ia minta segera disiapkan.
“Terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green, ini saya kira sebuah sinyal yang bagus,” ujarnya.
Draf RUU Ibu Kota baru diserahkan ke DPR setelah reses
Di momen yang sama, Jokowi juga meminta agar dilakukan langkah-langkah percepatan yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru. Salah satunya adalah payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Jokowi menyebut draf RUU ibu kota baru sudah selesai dan akan diserahkan ke DPR setelah masa reses selesai.
“(diserahkan) setelah reses pak,” ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat menjawab pertanyaan Jokowi perihal kapan draf RUU Ibu Kota baru akan diserahkan ke DPR.
Reses DPR direncanakan akan dimulai pada Jumat (28/02) hingga dua pekan yang akan datang.
Selain percepatan dalam hal payung hukum, Jokowi juga minta jajarannya memaparkan hasil pra master plan dan hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan di ibu kota baru. Ia ingin pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 dapat segera dimulai.
Sementara itu, terkait pembiayaan ibu kota baru, Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan daftar permintaan proyek mana yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN, mana yang akan dibiayai pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan mana yang akan dibiayai melalui proyek investasi langsung dengan negara lain.
“Sehingga tangan swasta, nasional dan berbagai negara yang ikut kerja sama dan sudah memiliki keinginan besar kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan terlibat di wilayah yang mana,” pungkas Jokowi.
Seperti dilansir dari detik, total kebutuhan pendanaan untuk proyek ibu kota baru ditaksir sebesar Rp 466 triliun. Sekitar Rp 123,2 triliun akan didapatkan dari investor swasta dan BUMN, Rp 253,4 triliun lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Rp 89,4 triliun melalui APBN.
(gtp)