RUU Baru di Jerman Mudahkan Pengubahan Status Gender
10 Mei 2023
Pemerintah Jerman pada hari Selasa (09/05) membahas rancangan undang-undang baru, yang jika diresmikan akan memudahkan seseorang untuk mengubah nama dan jenis kelamin mereka secara legal.
Saat ini, seseorang diharuskan mendapatkan penilaian ahli dan keputusan dari pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminya dalam dokumen-dokumen resmi. Dengan aturan yang baru, orang dewasa dapat mengubah nama dan jenis kelamin resmi mereka langsung di kantor catatan sipil, tanpa formalitas lainnya.
Langkah maju besar lainnya
"Kami telah mengambil langkah maju yang besar dengan tindakan penentuan nasib sendiri, dan dengan itu juga dalam perlindungan terhadap diskriminasi dan hak-hak para transgender, interseks, dan non-biner," kata Menteri Keluarga Jerman Lisa Paus (Partai Hijau). "Dengan cara ini kami dapat mengembalikan sebagian martabat kepada mereka yang telah kehilangan itu selama beberapa dekade," tambahnya.
Koalisi pemerintah Jerman memang telah berjanji untuk menghapus "UU transseksual" yang dianggap diskriminatif saat berkuasa pada Desember 2021.
Meski belum menganalisis draf lebih lanjut, Asosiasi Lesbian dan Gay di Jerman (LSVD) menyambut baik RUU yang baru.
"Orang-orang yang terkena dampak dan kelompok kepentingan telah menunggu lama untuk langkah selanjutnya ini, yang telah ditunda beberapa kali sejak presentasi makalah poin-poin penting pada Juni 2022," kata Mara Geri, anggota dewan eksekutif LSVD.
Undang-undang transseksual Jerman saat ini berasal dari tahun 1981 dan mengharuskan orang untuk mendapatkan penilaian dari dua ahli, yang "cukup paham dengan masalah khusus transseksualisme," dan keputusan pengadilan untuk mengubah jenis kelamin mereka secara legal.
Pro kontra usulan undang-undang baru
Di bawah undang-undang yang baru, anak-anak di bawah usia 14 tahun akan meminta wali sah mereka untuk mengurus deklarasi pengubahan jenis kelaminnya. Mereka yang berusia 14 tahun ke atas dapat melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan surat dukungan dari wali sah mereka.
Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2022, masyarakat menanggapi beragam terhadap rencana pengubahan UU tersebut.
Jajak pendapat lembaga survei YouGov untuk surat kabar Welt am Sonntag saat itu menunjukkan, 46% responden mendukung rencana tersebut dan 41% menolaknya.
ha/hp (AP, dpa)