Jerman Desak Penghapusan Veto atas Kebijakan Luar Negeri UE

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Senin (07/06) mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) tidak dapat membiarkan dirinya "disandera” dalam kebijakan luar negerinya hanya karena satu negara menggunakan hak veto mereka.

Hal itu diutarakan Maas saat berbicara pada sebuah konferensi duta besar Jerman di Berlin. "Kita tidak bisa membiarkan diri kita disandera oleh orang-orang yang membuat kebijakan luar negeri Eropa menjadi pincang dengan veto mereka,” ujar Maas.

"Jika Anda melakukan itu, maka cepat atau lambat Anda mempertaruhkan persatuan Eropa”, tambahnya. "Veto harus dihapus, meski itu artinya kita bisa kalah suara.”

Pernyataan Maas tersebut banyak dianggap sebagai teguran terhadap Hongaria, yang dalam beberapa bulan terakhir memblokir beberapa langkah kebijakan luar negeri yang disepakati oleh hampir semua negara anggota UE.

Sebelumnya, menteri junior di Kementerian Luar Negeri Jerman Miguel Berger juga mengkritik Hongaria di Twitter karena memblokir sejumlah tindakan. Ia juga menyerukan "debat serius tentang cara mengelola perbedaan pendapat.”

Apa yang dilakukan oleh Hongaria?

Pada bulan April lalu, Hongaria memblokir pernyataan Uni Eropa yang mengkritik undang-undang keamanan baru Cina di Hong Kong, yang oleh banyak negara dianggap membatasi kebebasan di bekas jajahan Inggris itu.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban, Hongaria telah mengupayakan hubungan yang lebih dekat dengan Beijing. Salah satunya adalah dengan disetujuinya pembangunan kampus baru di Budapest sebagai lokasi dari Universitas besar Cina, meski diwarnai protes besar di Hongaria.

Budapest juga baru-baru ini menolak untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dan pembangunan Uni Eropa yang baru dengan negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Tak hanya itu, Hongaria juga menolak mendukung seruan gencatan senjata dalam konflik terbaru Israel-Hamas.

Tahun lalu, Hongaria bersama Polandia juga mengancam akan memveto dana pemulihan virus corona di Uni Eropa. Keduanya keberatan dengan mekanisme yang menghubungkan dana anggaran Uni Eropa untuk menghormati supremasi hukum, sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh diplomat Jerman.

gtp/ha (AFP, Reuters)