Jerman Serukan Pengadilan Khusus Ukraina di ICC

Menteri luar negeri Jerman, Senin (16/1), merekomendasikan agar "format baru" pengadilan internasional khusus dibentuk untuk "membawa para pemimpin Rusia ke pengadilan."

"Bom cluster dijatuhkan pada warga sipil yang damai, penjara penyiksaan di ruang bawah tanah yang gelap, penculikan ribuan anak-anak Ukraina - tidak ada yang bisa membenarkan amukan Rusia di Ukraina, yang bertentangan dengan hukum internasional," kata Annalena Baerbock.

Baerbock menyampaikan sarannya itu saat berkunjung ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Meskipun ICC telah mengirim tim ahli ke Ukraina untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang, yurisdiksinya atas Rusia sebagai tersangka patut dipertanyakan.

Rusia, seperti Amerika Serikat dan Cina, belum meratifikasi Statuta Roma yang memberikan yurisdiksi ICC. Dan biasanya tidak mengekstradisi warganya.

Ukraina juga bukan anggota ICC sepenuhnya, meskipun mereka menandatangani dispensasi khusus yang memberi pengadilan hak untuk menuntut kejahatan perang di wilayahnya sejak awal konflik dengan pemberontak pro-Rusia pecah pada 2014.

Baerbock dalam pidato di Akademi Hukum Internasional di Den Haag mengatakan, bahwa yang dibutuhkan adalah "pengadilan yang dapat menyelidiki kepemimpinan Rusia dan mengadili mereka.”

Hukum Ukraina sebagai yurisdiksi dengan para mitra internasional?

"Kami berbicara tentang bekerja dengan Ukraina dan mitra kami tentang gagasan mendirikan pengadilan khusus untuk kejahatan agresi terhadap Ukraina," kata Baerbock. Dia mengatakan, badan semacam itu dapat memperoleh yurisdiksinya dari hukum Ukraina.

Dia mengatakan, pengadilan juga dapat memasukkan unsur-unsur internasional, "di lokasi di luar Ukraina, dengan dukungan keuangan dari mitra dan dengan jaksa dan hakim internasional, sehingga ketidakberpihakan dan legitimasi dijamin."

Baerbock mengatakan, dia telah mendiskusikan ide itu dengan rekannya dari Ukraina Dmytro Kuleba pekan lalu selama kunjungannya yang mendadak ke Kota Timur Kharkiv.

Dia mengatakan solusi yang diusulkan "tidak ideal, termasuk bagi saya," tetapi dia mengatakan itu perlu "karena hukum internasional saat ini memiliki kelemahan di dalamnya."

Tetapi dia menawarkan beberapa rincian bagaimana pengadilan semacam itu akan lebih mungkin untuk mengamankan para pemimpin Rusia untuk diadili daripada ICC, aman untuk menyerukan agar Statuta Roma direformasi sehingga dapat mengirim "pesan yang sangat jelas kepada kepemimpinan Rusia, dan dengan perluasan ke semua pihak lain di dunia, bahwa perang agresi tidak akan luput dari hukuman di dunia ini."

Kepala Jaksa Penuntut ICC tunjukkan keraguan

Kementerian Luar Negeri Jerman menerbitkan serangkaian posting di Twitter dalam bahasa Jerman yang menyebarluaskan pidato Baerbock. Salah satu usulannya adalah membandingkan agresi militer dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang — yang berarti bahwa cukup bagi negara korban untuk terikat oleh yurisdiksi ICC, bukan agresor. Potensi kesulitan penangkapan atau ekstradisi tidak dieksplorasi.

Kepala Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, yang telah memimpin misi pengadilan yang berbasis di Den Haag di Ukraina, telah memperingatkan bahwa rencana semacam itu membawa risiko fragmentasi hukum. Dia berpendapat, jika pengadilannya akan menjadi tempat terbaik untuk penuntutan semacam itu, dan meminta negara-negara anggota untuk memperbaiki "kesenjangan yang dikatakan ada" dalam hukum internasional.

Sementara itu, Ukraina telah mengadili beberapa tawanan perang Rusia di pengadilannya sendiri sejak perang dimulai. Namun, peluang untuk menangkap perwira militer berpangkat tertinggi, apalagi kepemimpinan politik Rusia, tampaknya tidak mungkin.

Baerbock juga mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari Belanda, Wopke Hoekstra, dan diharapkan untuk bicara dengan Perdana Menteri Mark Rutte.

Catatan tambal sulam ICC dan ICJ

Mahkamah Pidana Internasional dan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional adalah dua badan hukum internasional yang utama saat ini.

ICC menuntut individu-individu yang didakwa dengan kejahatan perang yang parah. ICJ bertugas menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Namun keduanya pada akhirnya memiliki kekuasaan yang terbatas.

ICJ secara teori dapat berusaha untuk menuntut suatu negara karena melanggar Bab VII Piagam PBB, yang berkaitan dengan "ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi."

Tapi itu kemungkinan besar tidak akan berhasil dalam kasus raksasa politik seperti Rusia. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rusia memiliki hak veto dan dapat memblokir atau mengabaikan keputusan apapun terhadap dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan kasus 1986 di mana ia diperintahkan untuk membayar ganti rugi Nikaragua untuk meletakkan ranjau di pelabuhan Nikaragua dan mendanai milisi.

Dalam kasus ICC, sangat sering ekstradisi atau mengamankan terdakwa di persidangan merupakan rintangan utama untuk penuntutan. Rusia tampaknya tidak akan bekerja sama, terutama untuk terdakwa dengan profil yang lebih tinggi, meskipun secara teori ICC mengatakan siapapun dapat menghadapi persidangan di sana.

ICC telah mendakwa dan menyelidiki kepala negara di masa lalu, termasuk Omar al-Bashir dari Sudan dan Uhuru Kenyatta. Namun belum ada yang ditangkap dan diadili.

Satu-satunya pengecualian untuk hal ini datang di Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia - pengadilan PBB yang dibentuk khusus untuk perang Yugoslavia tahun 1990-an dan pelakunya. Slobodan Milosevic menjadi mantan kepala negara pertama yang didakwa dan diadili, tetapi ia ditemukan tewas di sel penjaranya pada tahun 2006, menjelang tahun kelima kasus tersebut dan sebelum putusan.

Untuk konflik saat ini di Ukraina, "tanggapan Pengadilan Internasional yang komprehensif mengharuskan Ukraina dan komunitas internasional untuk mengejar keadilan melalui berbagai jalan, termasuk di tingkat internasional dan nasional," ungkap Denis Krivosheev, Wakil Direktur di pusat Penelitian Amnesty International untuk Eropa Timur dan Wilayah Asia Tengah, kepada DW.

Baerbock tampaknya sependapat saat berada di Den Haag, Senin.

"Selama tatanan dunia hanya didasarkan pada kekuasaan, hanya mereka yang terkuat dan menggunakan kekuatan mereka dengan paling kejam yang akan menang," katanya. "Ini berarti tidak ada negara yang lebih kecil yang bisa tidur nyenyak."

yas/yf