Jerman Reformasi UU Kewarganegaraan, Percepat Naturalisasi

Pemerintah Jerman telah mengumumkan rencana reformasi Undang-undang Kewarganengaraan yang akan mempermudah proses naturalisasi. Dalam RUU yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri, imigran bisa mendapat paspor Jerman setelah lima tahun tinggal dan bekerja di Jerman, dalam kasus-kasus khusus bahkan hanya setelah tiga tahun. RUU yang baru juga mengizinkan kewarganegaraan ganda.

Reformasi UU Kewarganegaraan dan Imigrasi sudah direncanakan sejak lama. Namun, baru menjadi konkret setelah pembentukan koalisi Sosialdemokrat SPD, Partai Hijau, dan Liberaldemokrat FDP pada akhir 2021.

Reformasi yang didorong oleh SPD adalah bagian dari perombakan besar-besaran undang-undang imigrasi Jerman, yang terutama ditujukan untuk mendorong lebih banyak pekerja terampil datang ke Jerman dan mengisi kelangkaan tenaga kerja.

Kewarganegaraan ganda dan prosedur naturalisasi yang lebih cepat

Rencana reformasi UU Kewarganegaraan mencakup tiga tiga perubahan utama:

- Imigran yang secara legal tinggal di Jerman akan diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan setelah lima tahun, bukan delapan tahun seperti saat ini.

- Anak-anak yang lahir di Jerman dari setidaknya satu orang tua yang telah tinggal secara resmi di Jerman selama lima tahun atau lebih akan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Jerman;

- Kewarganegaraan ganda akan diizinkan.

Saat ini, kewarganegaraan ganda di Jerman hanya dinikmati oleh warga Uni Eropa, Swiss, Israel dan mereka yang negara asalnya tidak mengizinkan orang meninggalkan kewarganegaraan, seperti Iran, Afganistan, dan Maroko. Warga Suriah yang datang ke Jerman sebagai pengungsi dan dianggap telah berintegrasi dengan baik dapat dipercepat menjadi warga negara Jerman.

Reformasi ini akan membawa Jerman sejalan dengan negara-negara Eropa lainnya. Di Uni Eropa, Swedia memiliki tingkat naturalisasi tertinggi pada tahun 2020, dengan 8,6% dari semua orang asing yang tinggal di sana dinaturalisasi. Di Jerman, angkanya adalah 1,1%.

Menurut Kantor Statistik Federal Jerman, ada sekitar 2,9 juta orang dengan lebih dari satu kewarganegaraan yang tinggal di Jerman, sekitar 3,5% dari populasi. Meskipun jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi, karena telah ada kenaikan, dengan 69% warga negara Jerman yang baru tetap memegang paspor asli mereka. Orang dengan paspor Polandia, Rusia, atau Turki menempati urutan teratas.

"Terlambat untuk generasi pekerja awal"

Kelompok yang paling merasakan dampak undang-undang kewarganegaraan Jerman yang baru nantinya adalah komunitas Turki yang cukup besar. Kebanyakan warga Turki datang ke Jerman pada 1960-an, ketika Jerman kekurangan tenaga kerja kasar. Jerman akhirnya membuat perjanjian dengan Turki untuk mendatangkan para pekerja kasar, yang ketika itu disebut "pekerja tamu" (Gastarbeiter).

Saat ini diperkirakan ada 3 juta orang keturunan Turki yang tinggal di Jerman - 1,45 juta di antaranya masih berkewarganegaraan Turki. Aslihan Yeşilkaya-Yurtbay, salah satu pemimpin organisasi Komunitas Turki di Jerman, TGD, mengatakan bahwa reformasi ini datang "terlambat" bagi banyak generasi pertama. "Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ujarnya.

"Bagi generasi pekerja tamu, reformasi ini berarti pengakuan dan penghormatan atas hidup mereka dan jerih payah mereka untuk negara ini,” kata Yeşilkaya-Yurtbay kepada DW. "Banyak orang Turki dari generasi kedua dan ketiga, menurut saya, akan merasa lebih termotivasi, setelah lama mengalami dilema identitas."

"Banyak orang telah lama menunggu (reformasi) ini, dan mungkin sudah putus asa," katanya. "Dan jika itu benar-benar terjadi, saya rasa banyak yang akan menjadi warganegara Jerman."

Yeşilkaya-Yurtbay mengatakan, Jerman akan menjadi negara yang berbeda jika reformasi itu dilakukan lebih awal. "Orang akan lebih mengidentifikasikan diri dengan Jerman," jelasnya. "Saya yakin, orang akan lebih tertarik secara politik dan lebih aktif dalam masyarakat jika kesempatan ini ada 20 atau 30 tahun yang lalu."

(hp/yf)