Jerman Punya Hak Larang Kampanye Turki

Pernyataan kepala staf kekanseliran, Peter Altmaier disampaikan beberapa hari setelah terjadinya eskalasi diplomatik antara Turki dan Jerman. Sejumlah politisi Turki dalam beberapa pekan terakhir berusaha berkampanye di Jerman untuk mendulang dukungan warga Turki di Jerman bagi referendum amandemen konstitusi April mendatang.

Turki berreaksi kalap pekan lalu, setelah sejumlah pemerintah lokal di Jerman menetapkan larangan terhadap beberapa menteri Turki yang ingin berkampanye di Jerman. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemudian menuduh Jerman melakukan praktik dari jaman NAZI.

Erdogan baru-baru ini juga menyebut Belanda "peninggalan NAZI". Pasalnya pemerintah negara tetangga Jerman itu menetapkan larangan kampanye dua menteri Turki di wilayah kedaulatannya.

Tidak ada larangan sepenuhnya

Sejauh ini pemerintah Jerman menyatakan tidak akan menetapkan larangan sepenuhnya. Tapi beberapa kota Jerman sudah menyatakan pelarangan dengan alasan khawatir akan keamanan. Selasa kemarin pemerintah negara bagian Saarland di Jerman barat daya menyatakan akan mencegah kampanye politisi Turki di wilayahnya. Pelarangan disampaikan, walaupun tampaknya tidak ada politisi Turki yang berniat berkampanye di Saarland.

Berkaitan dengan larangan dari Saarland, Peter Altmeier menekankan di depan wartawan, bahwa seperti negara-negara lain, pemerintah Jerman punya wewenang untuk mencegah anggota pemerintahan negara lain masuk ke wilayahnya. Ia menambahkan, sejauh ini pemerintah Jerman belum pernah melakukan hal itu. Tapi itu bukan berarti politisi asing boleh melakukan apapun sekehendak mereka. Pemerintah Jerman akan mengawasi. Demikian ditekankan Altmeier.

Menurut Altmaier, dalam 10 tahun terakhir, kampanye politisi Turki sejalan dengan undang-undang Jerman. Politisi Turki, termasuk Presiden Turki memang mengecam dan menyamakan pemerintah Jerman saat ini dengan NAZI, tetapi kecaman itu dilakukan di luar wilayah Jerman, demikian Altmeier.

Sejumlah negara Eropa sudah melarang

Politisi Turki punya minat besar untuk menjangkau jutaan warga Turki yang tinggal di Eropa. Mereka ingin menggerakkan warga untuk menyetujui amandemen konstitusi dalam referendum 16 April mendatang.

Sejauh ini beberapa negara Eropa sudah memberikan reaksi yang menunjukkan keresahan jika kampanye politik Turki dilaksanakan di wilayahnya. Terutama bagi referendum yang banyak dinilai merusak demokrasi Turki dan memusatkan kekuasaan kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Beberapa hari lalu, pemerintah Belanda memblokir masuknya politisi Turki ke wilayahnya untuk berkampanye. Austria dan Swis juga sudah memblokir kampanye para politisi Turki.

Setiap langkah menolak dari negara-negara Eropa menyulut reaksi kalap Erdogan dan politisi Turki lainnya. Kanselir Jerman Angela Merkel disebut NAZI dan di berbagai media Turki fotonya ditampilkan dengan kumis seperti milik Hitler.

ml/as (dpa, rtr, ap)