Jepang Beralih ke Energi Terbarukan

Sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Jepang, Naoto Kan menyampaikan undang-undang baru yang sangat penting, yang disahkan parlemen. Salah satunya adalah Undang-undang Energi Terbarukan, yang merupakan elemen penting dalam politik energi, setelah bencana reaktor nuklir yang melanda Fukushima. Sejauh ini Jepang sudah menggunakan energi terbarukan.

Lahan reklamasi untuk pertamakalinya tak digunakan untuk pembangunan kontruksi perumahan. Pemerintah kota Kawasaki memutuskan, membangun pembangkit listrik tenaga surya di kawasan reklamasi, Yumida dari Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jepang memaparkan, "Sejak tanggal 10 Agustus, Ukhisima mengalirkan energi listrik. Pada cuaca cerah, besar alirannya mencapai 6000 kilowatt. Jika, seperti hari ini, awan berarak di langit menutupi matahari, maka produksinya berkurang 20 persen.“

Listrik dari Sumber Energi Terbarukan

Dengan produksi hingga 20 megawatt, Ukishima dan Ogishima menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Jepang. Perusahaan yang menjadi atapnya adalah Tepco. Tertanggal 1 Juli tahun depan, perusahaan energi raksasa seperti Tepco, harus membeli listrik dari sumber energi terbarukan, dengan  harga yang lebih tinggi dan menyuplai ke jaringan-jaringannya. Keputusan itu diambil parlemen pada tanggal 26 Agustus lalu.

Namun perinciannya masih harus diselesaikan, ujar Direkur Kantor Lingkungan Berkelanjutan Kawasaki, Yashuhiro Fukushiba. “Secara keseluruhan, itu artinya harga energi matahari akan mencapai nilai tertinggi. Listrik yang berasal dari sumber energi biomassa contohnya, harganya hanya setengahnya, jika disuplai. Tapi hal itu diputuskan oleh pemerintah pusat, juga jika di sini, di Kawasaki yang akan terpengaruh oleh keputusan itu,” demikian ditambahkannya.

Yasuhiro Fukushiba mengetahui kesulitannya, jika hal ini diikat dalam undang-undang. Harga yang tinggi membebani perusahaan energi, jika pemerintah tidak mensubsidi. Tapi bila harganya terlalu rendah, maka tidak ada insentif untuk mempromosikan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga biomassa di Kawasaki dimiliki swasta. Sudah setengah tahun pembangkit listrik ini menghasilkan energi dari potongan kayu yang dibakar. Kapasitasnya mencapai 33 megawatt.

Kebutuhan Energi versus Kekacauan Politik

Direktur Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kawasaki, Hiroshi Nakamura mengatakan, "Menyangkut harga listrik, saya belum dapat memberikan informasinya.  Undang-undagg yang baru ini mungkin tampaknya tak berpengaruh.  Kami memiliki kontrak dengan perusahaan listrik Tepco untuk jangka panjang mengenai kesepakatan harganya dan masih mempertahankan posisi itu.“

Direktur Jawatan Lingkungan Kawasaki, Yasuhiro Fukushiba mengungkapkan tingginya kebutuhan akan energi, namun ia mempunyai keraguan. Dikatakannya, "Di Jepang, terjadi kekacauan politik, terutama partai yang berkuasa. Oleh sebab itu, tindak lanjut hukum yang disahkan mengenai harga suplai listrik atau berapa lama tindakan yang diambil ataupun subsidi  negara tidak akan cepat dilakukan. Sementara, kami sebagai pejabat lokal, tentu saja memerlukan segera perinciannya, agar warga kami dan juga perusahaan-perusahaan energi terkait, dapat menindaklanjutinya. Namun dengan gejolak politik yang terjadi saat ini, tampaknya akan memakan waktu cukup lama.“

Mantan Perdana Menteri Naoto Kan berjanji, Jepang akan berhenti menggunakan energi listrik tenaga nuklir. Sementara perdana menteri yang baru, Yoshihiko Noda, dalam tema politik nuklir, menyatakan mengandalkan energi terbarukan, tanpa memutuskan keluar dari energi nuklir.

Peter Kujath / Ayu Purwaningsih

Editor: Marjory Linardy