Inggris dan Prancis Saling Gertak Soal Perikanan

Pengerahan dua kapal patroli Angkatan Laut ke Selat Inggris dilakukan menyusul kekhawatiran adanya rencana blokade pelabuhan Jersey oleh nelayan Prancis, klaim pemerintah di London. Ketegangan antara kedua negara dipicu oleh kisruh izin perikanan pasca-Brexit.

Prancis Selasa (5/5) lalu mewanti-wanti akan mengambil langkah tegas terhadap keputusan Inggris membatasi akses bagi nelayannya di dekat pulau Jersey. Langkah itu diklaim antara lain berupa pemutusan sambungan listrik bawah laut yang menyuplai listrik dari Prancis ke Jersey.

Nelayan Prancis juga berniat mengepung pelabuhan utama Jersey, St. Helier, pada Kamis (6/5). 

Meski para nelayan memastikan tidak akan ada aksi blokade terhadap lalulintas pelabuhan, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, bersikukuh mengirimkan kapal patroli AL "sebagai langkah pencegahan,” sembari menambahkan bahwa aksi blokade "tidak bisa dibenarkan sama sekali”

Anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif, Tobias Ellwood, menuduh Prancis "Berperilaku memalukan,” dan meyakini pengiriman kapal perang sebagai "langkah bijak.”

Menteri Kemaritiman Prancis, Annick Girardin, menuduh otoritas Jersey menghambat pemberian izin bagi nelayannya. Pulau di pesisir utara Prancis itu berada di bawah kekuasaan kerajaan, meski bukan bagian dari wilayah teritorial Inggris.

Sejak April silam, pemerintah Jersey mewajibkan semua kapal nelayan menyerahkan catatan aktivitas perikanan di perairan Jersey di masa lalu untuk mendapat lisensi. 

PM Johnson mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri Jersey, John Le Fondre, Rabu (5/5). Keduanya "menekankan pentingnya langkah untuk meredakan ketegangan,” menurut keterangan pers yang dirilis Downing Street.

Sebelumnya seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan ancaman pemutusan sambungan listrik oleh Prancis "tidak bisa diterima dan berlebihan.”

Konflik SDA pasca-Brexit

Ketegangan soal hak perikanan memuncak antara Inggris dan Uni Eropa, sejak London secara resmi keluar dari Uni Eropa pada 1 Januari silam. 

Menteri Luar Negeri Jersey, Ian Gorst, meyakini ketegangan bisa mudah dicairkan, tanpa perlu meruncingkan keadaan. "Rasanya berlebihan untuk memutus sambungan listrik hanya karena kewajiban memberikan catatan detail agar kami bisa memperbaiki proses lisensi.”

"Saya yakin solusinya bisa ditemukan. Saya merasa optimis bahwa kami bisa memberikan waktu tambahan bagi nelayan untuk menyerahkan bukti-bukti (aktivitas perikanan) yang diminta.”

Kisruh antara Inggris dan Prancis mulai memanas sejak beberapa pekan lalu, ketika nelayan Prancis mengeluhkan kesulitan mendapat izin operasi di seputar pulau Jersey. 

Pada Kamis (6/5) pagi, sekitar 100 kapal nelayan Prancis bertolak ke Jersey untuk memrotes aturan lisensi, kata seorang kepala asosiasi nelayan di Normandy, Dimitri Rogoff, kepada AFP.

Dia sudah menjamin para nelayan tidak ingin menghalangi lalu lintas kapal dari dan ke pelabuhan, dan hanya akan bertahan sepanjang hari sebelum pulang ke Prancis pada sore harinya.

Inggris Jumat (30/4) lalu mengizinkan 41 kapal nelayan Prancis beroperasi di perairan Jersey, dengan syarat dilengkapi dengan Sistem Pengawasan Kapal (VMS) agar bisa dideteksi. Namun izin itu dilengkapi dengan tuntutan baru yang menurut Paris tidak didiskusikan dulu sebelumnya.

Dengan cara itu, Inggris dituduh menciptakan zona perikanan khusus di perairan Jersey.

rzn/as (afp, rtr)