Indonesia Bentuk Badan Siber Perangi Kabar Hoax
6 Januari 2017
Menyusul maraknya kabar hoax atau "fake news" yang beredar di media-media sosial, dan memicu keresahan bahkan intoleransi di kalangan warga, pemerintah kini mempercepat rencana pembentukan lembaga khusus untuk memerangi berita bohong. Badan Siber Nasional juga ditugaskan melindungi institusi negara dari serangan peretas, kata Jurubicara Presiden, Johan Budi.
Menteri Koordinator bidang Keamanan dan Politik, Wiranto, mengatakan langkah itu diperlukan untuk memerangi banjirnya berita palsu di intenet yang ikut "mengkampanyekan kebencian."
"Bebas berpendapat boleh, diizinkan, tetapi dengan cara-cara yang baik, yang elegan dan bermartabat," katanya seperti dikutip Metro TV. Menurutnya fenomena banjirnya berita Hoax bisa berdampak pada perpecahan. "Kalau sudah begitu, pembangunan nasional akan terganggu, yang rugi tetap masyarakat, bangsa dan negara juga tentu merugi," tutur Wiranto.
Banyak fake news ditunggangi kepentingan politik
Nantinya Badan Siber Nasional akan mengawasi peredaran berita di internet dan menguji kebenarannya. Lembaga tersebut akan bekerja di bawah Kementerian Pertahanan. Menhan Ryamizad Ryacudu mengklaim pihaknya telah menyiapkan tenaga ahli yang sesuai. "Kami sudah sekolahkan 50 orang pendidikan S2. Itu para ahli IT, ujarnya seperti dilansir Tribunnews.
"Kami latih mereka Bela Negara selama enam bulan. Bayangkan karena dia akan pegang rahasia negara," katanya sembari menambahkan akan merekrut lebih banyak pegawai lagi. "Kami akan latih 50 lagi, jadi 100 orang."
Inisiatif pemerintah memerangi berita bohong mencuat setelah Presiden Joko Widodo mendeklarasikan perang terhadap kabar palsu. Yang paling meresahkan antara lain isu seputar jutaan tenaga kerja ilegal asal Cina di Indonesia atau cabai Cina yang terinfeksi bakteri.
Akibat banjir fake news dan hoax yang menyasar Cina ini, memicu Kedutaan Besar Cina din jakarta harus mengeluarkan pernyataan buat membantah berita yang "tidak benar dan menyebabkan kehawatiran besar."
Pekan lalu Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir 11 situs Islam yang terbukti aktif menyebarkan kabar palsu dan fitnahan. Langkah tegas Kominfo ini sontak memicu protes dari sebuah partai politik berazas Islam. Sejauh ini Kemkominfo mengklaim telah memblokir 800.000 situs serupa di internet.
rzn/as (afp, kompas, tribun, metrotv)