IMF: Kebijakan Trump Resiko Perdagangan Global
15 Juni 2018IMF dalam laporan terbarunya yang dirilis di Washington hari Kamis (14/6) memperkirakan, kebijakan tarif impor baru Presiden Donald Trump dapat merusak sistem perdagangan global dan ekonomi AS.
Laporan itu memperingatkan bahwa sanksi bea masuk impor yang dikenakan AS terhadap beberapa negara dapat membahayakan pemulihan ekonomi dunia saat ini dengan memancing langkah balasan yang akhirnya mengganggu rantai pasokan global.
Direktur IMF Christine Lagarde (foto artikel) mendesak negara-negara lain sepetrti Kanada dan Jerman agar mempertimbangkan juga resiko tindakan pembalasan yang akan berdampak buruk terhadap ekonomi..
Laporan IMF menyimpulkan, sekalipun dampak ekonomi langsung perang tarif sulit untuk dihitung saat ini, konflik perdagangan dalam skala besar dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan bisnis menahan investasi.
AS diminta bekerja secara konstruktif
Christine Lagard mendorong Amerika Serikat untuk "bekerja secara konstruktif" dengan mitra-mitra dagangnya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan menahan diri dari penerapan sanksi tarif impor.
Laporan IMF menyebutkan, penerapan tarif impor kemungkinan akan membawa dunia menjauhi "sistem perdagangan yang terbuka, adil, dan berbasis aturan, dengan dampak buruk bagi ekonomi AS dan bagi mitra dagang."
IMF juga menyatakan tidak optimis tentang perkembangan ekonomi AS dalam jangka panjang. Laporan itu menyebutkan, pemotongan pajak memang akan membantu pertumbuhan mendorong pertumbuhan tahun ini dan tahun depan, tetapi pertumbuhan ini akan menurun mulai 2020 ke tingkat yang jauh lebih rendah daripada perhitungan Gedung Putih.
Pemerintahan Trump yakin dengan agenda ekonominya
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS akan mencapai 2,9 persen tahun ini dan 2,7 persen tahun depan. Tetapi pertumbuhan akan melambat dan turun menjadi 1,4 persen pada 2023.
Pemerintahan Trump menanggapi laporan IMF dengan cepat dan membela agenda ekonominya. Departemen Keuangan AS mengatakan, perkiraan mereka berbeda "secara signifikan" dengan IMF.
Kementerian Keuangan menegaskan keyakinannya pada kebijakan pemerintah saat ini. Reformasi pajak dan peningkatan produktivitas akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, demikian disebutkan.
hp/yf (rtr, ap)