Hamas Cari Dukungan di Moskow

Sampai saat ini, pemerintah Rusia adalah satu-satunya anggota Kuartet Timur Tengah yang menjaga hubungan dengan Hamas, semenjak organisasi radikal Islam itu memenangkan pemilu di Palestina. Dan delegasi dari Hamas bukan untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Moskow.

Pada awal pembicaraan dengan pemimpin Hamas Khaled Meshaal, Menlu Sergey Lavrov mengatakan, Rusia mendukung sepenuhnya kesepakatan antara Hamas dan
Fatah di Mekah bulan ini, untuk membentuk pemerintah kesatuan nasional sebagai kunci prakarsa perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Lavrov mengatakan, "Para pemimpin Rusia sejak awal menyambut pembentukan pemerintahan seperti itu. Sejalan dengan berlalunya waktu, kami secara berkesinambungan mendukung semua langkah nyata ke arah itu. Proses ini akan berhasil. Dan di masa depan kami akan bertindak dalam pengertian ini."

Sergej Lavrov menegaskan, Rusia tidak menjalankan politik yang berbeda dengan 3 anggota Kuartet Timur Tengah lainnya, yaitu PBB, UE dan AS. Kepada pemimpin
Hamas Khaled Meshaal, Lavrov mengatakan, Rusia akan mencoba untuk mempengaruhi negara-negara Barat untuk mencabut embargo bantuan keuangan terhadap pemerintah Palestina.

Lavrov tidak merinci langkah pendekatan apa yang akan dilakukan Rusia terhadap Barat. Namun dalam konferensi pers sesudah pembicaraan usai ia mengatakan, nasihat yang diberikan pihaknya pada Hamas adalah untuk terus berupaya memenuhi tuntutan dasar Kuartet Timur Tengah, termasuk untuk mengakui Israel.

Pemimpin Hamas Khaled Meshaal memuji dukungan Rusia dan mengatakan pemerintahnya mencoba untuk menunjukkan fleksibilitas dalam bernegosiasi dengan semua pihak. Pihak Rusia memahami dengan sangat baik dan mendengarkan apa hasrat rakyat Palestina, lanjut Meshaal dalam konferensi pers.

Ia mengatakan, "Akhirnya kami berharap, bahwa Uni Eropa dan PBB bekerjasama dengan Rusia untuk mengubah sikap Kuartet Internasional terhadap Timur Tengah."

Perubahan itu sepertinya jauh dari harapan. UE saja, yang menunjukkan lebih banyak fleksibilitas daripada Washington dan Israel, sejauh ini hampir tak menunjukkan tanda-tanda akan berpaling dari tuntutan Kuartet Timur Tengah. Yaitu, pemerintah baru Palestina harus mengakui hak eksistensi Israel, menghentikan kekerasan dan mematuhi perjanjian damai yang disepakati pemimpin Palestina sebelumnya dengan Israel.

Menteri Urusan Strategi Israel Avigdor Lieberman, yang juga berada di Moskow dalam suatu kunjungan, menolak kemungkinan apapun untuk mencabut embargo terhadap pemerintah Palestina saat ini atau mengakui pemerintah baru Palestina yang direncanakan.

Libermann mengatakan, menurut cara pandangnya, pengakuan apapun terhadap pemerintahan baru itu sama saja dengan mendorong teror.