Golkar Ricuh, Ical Panggil Prabowo
27 November 2014
Golkar terpecah dua antara kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical), melawan kubu Agung Laksono, Wakil Ketua Umum. Setelah kubu Ical mengumumkan rencana pelaksanaan musyawarah nasional (munas) 30 November mendatang di Bali, kubu Agung Laksono mengumumkan pembentukan Presidium Penyelamat Partai dan pemecatan Ical.
Kubu Agung Laksono juga mengumumkan akan melaksanakan musyawarah nasional Januari 2015. Sejumlah tokoh muda dan calon ketua umum bergabung dalam kubu itu, diantaranya Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Hajriyantoi Thohari dan Yorrys Raweyai. Mereka kini mengambil alih kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Slipi, Jakarta.
Sebelumnya, Aburizal Bakrie mengumpulkan jajaran dewan pimpinan daerah di Kantor Pusat Golkar untuk menggalang kekuatan. Tapi kader-kader lain menentang rapat pleno itu. Akhirnya sekelompok angkatan muda Golkar yang dipimpin oleh Yorrys Raweyai menyerbu rapat tersebut. Bentrokan itu menyebabkan beberapa orang luka-luka.
Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengimbau Polri agar tidak mengizinkan penyelenggaraan munas Golkar di Bali. Alasannya, acara itu berpotensi menyulut konflik dan kerusuhan. Ia mengimbau Gokar agar melaksanakan munas di kota lain.
Menko Polhukan mengatakan, kerusuhan bisa memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Apalagi acara munas direncanakan menjelang akhir tahun, masa puncak kunjungan wisata ke Bali.
Minta Bantuan Prabowo
Setelah rapat Golkar ricuh, Aburizal Bakrie melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, di sebuah hotel di Jakarta. Media memberitakan, Prabowo menawarkan pasukan untuk melindungi Ical dan mengamankan kursi Ketua Umum Golkar.
Bantuan itu disebut-sebut sebagai bagian dari solidaritas Koalisi Prabowo.
"Itu solidaritas Koalisi Merah Putih. KMP harus utuh sebagai suatu bentuk check and balances," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Titiek Soeharto hari Rabu di Gedung DPR Jakarta.
Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Fadli Zon mengecam keras pernyataan Menko Polhukam Tedjo. Ia mempertanyakan relevansi imbauan itu dengan tugas Menko Polhukam yang dianggapnya sudah mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Fadli Zon selanjutnya menyatakan, hal itu sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
hp/rn (detik/kompas/ant)