Militer Filipina Tuntut Pemberlakuan UU Darurat Militer
25 Agustus 2020
Ledakan ganda yang menewaskan 15 orang di selatan Filipina bisa jadi merupakan bom bunuh diri. Eskalasi kekerasan teranyar di kawasan berpenduduk mayoritas muslim itu membutuhkan pemberlakuan kembali Undang-undang Darurat Militer, tuntut militer Filipina, Selasa (25/8).
Bom yang meledak di barat daya pulau Sulu menewaskan sekelompok serdadu, polisi, terduga pelaku pemboman, termasuk juga warga sipil. Setidaknya 78 orang mengalami luka-luka dalam ledakan bom paling mematikan sejak bom bunuh diri di sebuah gereja pada Januari 2019 yang menyebaban 20 korban jiwa dan 100 luka-luka.
Ledakan pertama terjadi hari Senin (24/08). Dugaan polisi, pelaku menggunakan sepeda motor untuk membawa bahan peledak. Setidaknya enam serdadu dan enam warga sipil tewas seketika, menurut keterangan militer.
Seorang polisi dan tentara tewas sejam kemudian ketika seorang perempuan yang membawa bom mendekati lokasi kejadian ledakan pertama, di mana sudah berkumpul aparat keamanan.
“Ledakan pertama kemungkinan juga bom bunuh diri,” kata Brigadir Jendral William Gonzales, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Terorisme di Jolo. “Tapi kami tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena tubuh yang ditemukan di dalam lubang ledakan hancur berkeping-keping.”
Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggungjawab atas serangan di Jolo. Kota terbesar di Pulau Sulu itu merupakan benteng terakhir Abu Sayyaf. Belakangan pemerintah Filipina menggiatkan operasi militer buat menumpas kelompok teror yang berafiliasi dengan Islamic State tersebut.
Bayang-bayang Abu Sayyaf di Jolo
Abu Sayyaf tercatat setidaknya bertanggungjawab atas enam bom bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir di Filipina.
Presiden Rodrigo Duterte belum lama ini memerintahkan pembentukan divisi infanteri khusus di kepulauan Sulu. Satuan elit tersebut bertugas memerangi kelompok Abu Sayyaf. Dalam operasinya, mereka antara lain dibantu milisi bersenjata bekas kelompok pemberontak muslim, Moro National Liberation Front (MNLF) yang berdamai dengan pemerintah.
Namun demikian Duterte tidak membahas serangan ganda di Jolo ketika membuat pernyataan, Selasa (25/08).
Panglima militer, Letnan Jendral Cirilito Sobejana, mengatakan pemberlakuan UU Darurat Militer di Sulu bisa membantu mengisolasi dan melacak keberadaan jejeraing Abu Sayyaf.
“Situasinya mewajibkan pemberlakuan (UU Darurat Militer) untuk bisa mengontrol populasi dengan lebih baik, terutama dengan insiden terbaru yang menyebabkan banyak korban,” kata dia.
Belum lama ini pasukan pemerintah berhasil memaksa salah seorang komandan Abu Sayyaf untuk menyerahkan diri. Anduljihad "Edang” Susukan, menyerahan diri di selatan Davao City usai bernegosiasi dengan polisi. Dia dicari atas dugaan keterlibatan pada setidaknya 23 kasus pembunuhan dan lima kasus penculikan.
UU Darurat Militer untuk kawasan Mindanao, termasuk Sulu, dicabut akhir tahun lalu setelah dua setengah tahun berlaku. UU tersebut diberlakukan untuk memberi keleluasaan bagi militer buat menumpas kelompok militan Islam yang menduduki kota Marawi.
rzn/vlz (rtr, ap)