Eskalasi Kekerasan Iringi Perundingan Damai Afghanistan
5 Januari 2021
Sejak belum lama ini, Shahzia Ahmadi tidak lagi mengirimkan puteranya keluar berbelanja. Guru berusia 32 tahun takut jika dia diculik, dan dimintai uang tebusan yang bisa mencapai USD 50 ribu atau setara dengan Rp 700 juta.
Hal serupa dialami Ahmad Zia, seorang pedagang toko di Kabul. Dia kini menutup tokonya jauh lebih dini, dan tidak lagi berkeliaran di luar selepas pukul delapan malam. "Saya belum pernah sekalipun mengalami hari yang damai seumur hidup saya,” kata dia.
"Saya tidak benar-benar tahu masa depan seperti apa yang menanti negeri ini, tapi saya sangat kecewa,” imbuhnya.
Pemerintah dan Taliban adalah "dua minoritas yang bermusuhan,” dengan masyarakat terjebak di tengahnya, kata Torek Farhadi, bekas penasehat pemerintah kepada Associated Press.
Peluang damai di tengah eskalasi kekerasan
Harapan menyusut seiring berlangsungnya perundingan damai di Taliban. Lonjakan angka kriminalitas berpadu dengan jumlah serangan teror yang terjadi hampir setiap hari. Jurnalis, pengacara, hakim dan pegiat HAM menjadi target pembunuhan. Beberapa dikabarkan sudah tewas.
AS menuduh Taliban bertanggungjawab atas gelombang asasinasi di Afghanistan. Namun hal ini ditepis oleh kelompok Islam garis keras tersebut. Mereka sebaliknya menuduh AS menyerang salah satu fasilitas militernya.
Ketegangan itu melatari pertemuan di ibu kota Qatar, Doha. Di sana, kedua pihak membawa daftar agenda versinya masing-masing, dan diharapkan bisa menyepakati satu daftar bersama untuk dibahas pada putaran selanjutnya.
"Kesempatan pertama adalah bahwa beberapa butir usulan ternyata sama, dan ini akan mempermudah kelangsungan pembicaraan,” kata Nader Nadery, anggota delegasi pemerintah Afghanistan kepada AP.
Namun dia mewanti-wanti, gelombang kekerasan teranyar dan tekanan publik bisa menghambat jalannya perundingan.
Ancaman terhadap kegagalan perundingan membuat pemerintah di Kabul giat menggalang dukungan internasional di luar poros AS-Eropa. Indonesia yang tahun lalu menggelar Konferensi Ulama Sedunia misalnya diminta melobi perwakilan Taliban untuk menyepakati damai, lapor Antara.
Pentingnya gencatan senjata juga diulangi Presiden Ashraf Ghani saat membahas kerjasama ekonomi dengan Presiden Joko Widodo lewat sambungan jarak jauh, unggah kantor Kepresidenan via Twitter, Selasa (5/1).
Agenda sensitif jelang perundingan
Salah satu agenda pembahasan yang paling sensitif menyangkut skema pembagian kekuasaan. Kedua pihak antara lain harus merembukkan susunan kabinet transisi dan sistem pemerintahan baru untuk Afghanistan.
Namun ketika pemerintah mendesak gencatan senjata sebagai prioritas utama pembahasan, Taliban menyaratkan komitmen pembagian kekuasaan oleh Kabul. Juru bicara Taliban, Mohammed Naeem, mengakui gencatan senjata termasuk ke dalam agenda pembahasan, tapi menolak merinci syarat yang diajukan.
Batu sandungan lain adalah perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan jihadis ke dalam masyarakat. Sejauh ini tuntutan itu belum dikabulkan Taliban.
Selebihnya kedua pihak harus menyepakati peran Islam dan hak perempuan. Nasib kaum minoritas juga dipertanyakan, menyusul sikap Taliban yang bersikeras bahwa hak sipil harus dirumuskan "sesuai dengan ajaran Islam.”
Annas Haqqani, salah seorang juru runding Taliban, mengindikasikan pihaknya bermasalah dengan tuntutan kaum progresif. Dalam unggahannya di Twitter Desember silam, dia menyebut tuntutan keterbukaan dan perlindungan hak sipil sebagai gagasan barat. Menurutnya semua yang bertentangan dengan Syariah Islam atau kebudayaan Afghanistan "harus dibuang.”
Adapun seorang petinggi Taliban lain yang menolak disebut namanya, mengatakan pihaknya menaruh curiga terhadap pemerintah. Kabul ditengarai ingin mempertahankan status quo dan mendominasi kekuasaan. Gencatan senjata, kata dia kepada AP, bisa mudah dicapai jika "para pemimpin kami yakin bahwa pihak lain bersikap jujur.”
Torek Farhadi, bekas penasehat pemerintah, meyakini ada banyak pihak yang menolak damai: kaum garis keras di tubuh Taliban, warlords yang menolak perlucutan senjata, pejabat korup yang ingin melindungi sumber duit atau politisi yang enggan berbagi kekuasaan.
Hal itu diamini Michael Kugelman, Wakil Direktur Asia di Wilson Centre, sebuah lembaga pemikir di Washington, AS. Menurutnya "ada banyak pihak yang berpotensi mengganggu,” jalannya perundingan. "Kita tidak berbicara tentang satu apel yang busuk, tapi tentang satu kebun apel busuk dengan niatan menunda atau bahkan menyabotase,” imbuhnya.
rzn/vlz (ap, afp, bloomberg, nytimes)