Eropa Tanpa Bahasa Inggris Karena Brexit?

Danuta Hübner, seorang politisi asal Polandia, anggota komisi masalah konstitusi di Parlemen Eropa memperingatkan, keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa bisa menyebabkan dihapusnya bahasa Inggris dari daftar 24 bahasa resmi Eropa.

Hübner ketika berbicara di depan wartawan Senin malam mengatakan, Eropa punya aturan. Setiap negara anggota punya hak untuk mencantumkan bahasanya sebagai bahasa resmi. "Jika kita tidak punya Inggris raya lagi, kita tidak punya bahasa Inggris lagi sebagai bahasa resmi," demikian diperingatkannya. Ia menambahkan, untuk mempertahankan bahasa Inggris semua negara anggota harus menyatakan setuju dengan suara bulat.

Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, saat berbicara di depan Parlemen Eropa Selasa kemarin, juga hanya menggunakan bahasa Jerman dan Perancis. Ia dengan jelas dan demonstratif mengelak menggunakan bahasa Inggris. Padahal selama ini, jika membicarakan krisis, misalnya masalah mata uang Euro, ketua komisi Eropa ini selalu menggunakan bahasa Inggris.

Harian Wall Street Journal melaporkan, setelah mayoritas warga Inggris Raya memilih Brexit disusul pernyataan Hübner dan sikap Jüncker itu, Komisi Eropa mulai lebih sering menggunakan bahasa Jerman dan Perancis dalam komunikasi eksternal.

Bahasa utama dalam bekerja

Bahasa Inggris adalah bahasa utama dalam pekerjaan di berbagai institusi Uni Eropa dan di antara pejabat di marka besar Uni Eropa Brussel serta di Parlemen Eropa di Strasbourg, juga di Bank Sentral Eropa. Bahasa Inggris juga salah satu dari tiga bahasa yang digunakan bagi pengajuan dan pengesahan hak paten.

Ketika jadi anggota Uni Eropa tahun 2004, Malta memilih bahasa Malta. Irlandia memilih Gaelic Irlandia pada tahun 1973. Perancis adalah bahasa paling dominan di Uni Eropa, hingga masuknya Swedia, Finlandia, Austria dan negara-negara Eropa Timur di tahun 1990-an.

Butuh terjemahan

Artikel 55 dalam Treaty on European Union (perjanjian Uni Eropa) menyatakan, perjanjian itu harus "sama autentisnya" dalam 24 bahasa resmi Uni Eropa, di mana Inggris masih diikutsertakan.

Artikel itu juga menyatakan, bahwa tiap negara anggota bisa memilih bahwa perjanjian "juga bisa diterjemahkan ke bahasa lain". Ini salah satu tugas Komisi Eropa dengan staf permanennya yang mencakup 1,750 pakar bahasa dan asisten.

Artikel 20 di bawah judul "Non-Discrimination" (tanpa diskriminasi) menyatakan, warga Uni Eropa punya hak mengajukan petisi dan berkomunikasi dengan Parlemen Eropa, semua institusi Uni Eropa dan ombudsman Eropa "dalam bahasa manapun dan mendapat jawaban dalam bahasa yang dipilih."

Selain itu ada protokol yang ditambahkan kepada Artikel 4 yang menyatakan semua rancangan undang-undang dari sebuah negara anggota Uni Eropa atau Ketua Dewan Uni Eropa harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Uni Eropa lainnya dalam waktu delapan pekan.

Sebuah protokol perjanjian lainnya (nomor 3) dari Pengadilan Eropa menyatakan bahwa "semua peraturan soal bahasa harus ditetapkan" oleh Dewan Eropa yang harus memberikan suara penuh, setelah berkonsultasi dengan Parlemen dan Komisi Eropa.

Bagaimana setelah Brexit?

Senin lalu, Hübner mengatakan, jika Inggris keluar dari Uni Eropa, Artikel 55 yang berisi daftar bahasa Uni Eropa harus diperluas untuk mempertahankan Inggris sebagai salah satu bahasa resmi, dan itu harus disetujui semua pihak.

Jika tidak, demikian perhitungan Reuters, warga Inggris yang tinggal di luar Uni Eropa "harus membuat terjemahan sendiri."

Pejabat Eropa yang berasal dari Perancis dan Jerman sudah lama berusaha agar bahasanya digunakan lebih luas di Brussel. Selama ini, sulit menggeser bahasa Inggris sebagai bahasa bersama.

ml/as (rtr, ap)