Bantah Mahfud MD, Dirut Asabri: Tidak Ada Korupsi!
16 Januari 2020
PT Asabri (Persero) membantah tuduhan dugaan korupsi yang sempat dilayangkan kepada perusahaan pelat merah itu. Direktur Utama PT Asabri, Sonny Widjaja, menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
"Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ujar Sonny dalam konferensi pers di kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (16/01).
Ia menyentil pihak-pihak yang selama ini menuduh asuransi pelat merah ini terlibat korupsi.
"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan," katanya.
Baca juga: Pengamat: Masalah Jiwasraya dan Asabri Turunkan Kepercayaan Masyarakat
Sonny bahkan tidak segan melayangkan ultimatum kepada pihak-pihak tersebut bila terus-menerus memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta valid.
"Jika hal ini terus berlangsung maka, dengan sangat menyesal, saya akan membawanya ke jalur hukum," pungkas Sonny.
Sebagaimana diketahui, Asabri mulai jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi Rp 10 triliun di tubuh PT Asabri.
Semenjak itu, sejumlah permasalahan pada asuransi yang mengelola dana anggota TNI ini pun perlahan muncul ke permukaan. Masalah tersebut salah satunya terkait pengelolaan investasi.
Baca juga: Pasar Asuransi Indonesia Menjanjikan, Namun Kesadaran Masyarakat Masih Rendah
Presiden instruksikan jajaran menteri proses laporan
Asabri disinyalir punya masalah yang sama dengan Jiwasraya, yakni masalah investasi di saham gorengan seperti di PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Sido Mulyo Tbk (SDMU), dan PT Hanson International Tbk (MYRX).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima laporan mengenai permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
"Sudah, sudah, 100% sudah (menerima laporan)," kata Jokowi usai menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2020 di grand ballroom The Ritz Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/01).
Dari laporan yang telah diterimanya, dirinya mengaku sudah menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memproses laporan tersebut.
Mantan Wali Kota Solo ini bilang, para menteri terkait akan menyelesaikan sisi ekonominya, sedangkan Jaksa Agung akan menyelesaikan dari sisi hukumnya.
"Sudah saya disampaikan pada saya, yang paling penting menteri BUMN, OJK, Menkeu nanti akan menyelesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian urusan hukum itu urusan di kejaksaan agung. Saya kira penting untuk diselesaikan," ungkap Jokowi. (Ed: pkp/rap)
Baca selengkapnya: detiknews
Bantah Mahfud MD, Dirut Asabri: Tidak Ada Korupsi!
Arahan Jokowi ke Sri Mulyani Cs soal Sengkarut Jiwasraya-Asabri