Cina Rampingkan Militer Hadapi Ancaman Konflik

Adalah petuah lama yang diawali tindakannya oleh Deng Xiaoping, bahwa selama lima hari memerintah, seorang presiden Cina harus menghabiskan empat hari bersama militer. Kebiasaan itu berlanjut di masa kepresidenan Xi Jinping yang kini sibuk menata ulang Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA).

Pemerintah Beijing baru-baru ini dikabarkan menciutkan komando daerah militer dari yang tadinya tujuh menjadi cuma lima. Kelima kompartemen strategis yang memiliki kewenangan lintas provinsi itu nantinya akan membentuk operasi gabungan mencakup angkatan darat, laut, udara dan satuan rudal strategis.

Sebuah harian Jepang melaporkan, langkah tersebut diambil menyusul eskalasi konflik di Laut Cina Timur yang melibatkan Jepang dan Amerika Serikat. Merampingkan komando militer diharapkan bisa mempercepat kemampuan bereaksi angkatan bersenjata dalam situasi perang. "Langkah ini adalah tindakan proaktiv untuk menghadang aliansi Jepang dan AS" kata seorang perwira militer seperti dilansir oleh harian Tokyo, Yomiuri Shimbun.

Pembenahan Militer di era Xi Jinping

Restrukturisasi militer Cina diawali oleh Presiden Xi Jinping dengan membentuk Komisi Keamanan Negara, pertengahan November lalu. Lembaga yang menyerupai Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat itu menjamin pengawasan penuh pemerintah terhadap militer dan mempererat sinergi antara angkatan bersenjata, dinas rahasia di dalam dan luar negeri.

Sejumlah pakar meyakini, Xi mengipasi eskalasi konflik di kawasat Laut Timur guna menanamkan pengaruhnya di tubuh PLA. "Xi akan membutuhkan waktu untuk mengontrol militer," kata Huang Jing, Akademisi di National University of Singapore. "Kebanyakan perwira senior diangkat oleh pendahulunya, bukan oleh Xi."

Huang Jing mengklaim, untuk memegang kendali atas PLA, Xi harus mendorong kebangkitan militer Cina - dan konflik di Laut Cina Timur membuka peluang untuk rencana tersebut. Di bawah pemerintaha Xi, Cina menambah anggaran militer sebesar 11,2 persen dengan angka melebihi 100 miliar US Dollar.

Jepang Tingkatkan Kekuatan Militer

Harian Yomiuri Shimbun lebih lanjut melaporkan, Tokyo dalam waktu dekat akan menempatkan pesawat nirawak "Global Hawk" di markas militer Misawa yang terletak di utara pulau Honshu. Pesawat tersebut adalah kiriman pertama dari Amerika Serikat yang juga akan menempatkan wahana serupa di basis militernya di Jepang.

Misawa terletak cuma 2300 kilometer dari kepulauan Senkaku alias Daiyou yang diklaim oleh kedua negara dan menjadi pokok sengketa panas.

Meningkatnya ancaman dari timur memicu pemerintah Jepang berencana merevisi konstitusi pasifis yang membatasi ruang gerak militer. PM Shinzo Abe mengklaim, Undang-Undang Dasar lama tersebut akan "mengalami perubahan besar pada 2020" ketika Jepang menjadi tuan rumah Olympiade musim panas.

Konstitusi lama dibuat pasca Perang Dunia II dan melarang Jepang membangun kekuatan militer agresif. Kendati begitu, Pasukan Pertahanan Diri (SDF) yang dimiliki Jepang saat ini pun sudah memiliki anggaran yang lebih besar ketimbang sebagian besar negara Eropa.

rzn/as (afp,Reuters)